Sindiran Menohok Hasto untuk Jokowi soal Boleh Memihak: Timbulkan Sentimen Kurang Positif

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah)
Sumber :
  • Istimewa

Yogyakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto tak heran soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Ia mengatakan PDIP sudah prediksi dari lama pernyataan Jokowi itu akan muncul ke publik.

Komnas HAM Sebut Sejumlah Kasus Kandidat Pilkada Berujar Seksis dan Rendahkan Perempuan

"Sudah diprediksi lama," ujar Hasto di Taman Budaya Yogyakarta, dikutip Kamis, 25 Januari 2024.

Hasto menyampaikan pihaknya tak kaget dengan pernyataan Jokowi tersebut. Dia berharap Jokowi dapat jalankan peninggalannya sebagai pemimpin hingga akhir masa jabatan.

Ara Klaim Suara Pramono-Rano Akan Turun setelah Didukung Anies, Kenapa?

"Tidak (kaget dengan pernyataan Jokowi). Hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat jalankan legacy-nya sebagai pemimpin karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis, melalui suatu proses yang akuntabel," jelas Hasto.

Presiden Jokowi saat tiba di Bandara Juanda untuk bertemu Forum Rektor Indonesia

Photo :
  • Akun X Jokowi
Ridwan Kamil Habiskan Rp60 Miliar Buat Kampanye Pilkada Jakarta, Mayoritas Buat APK

Namun, Hasto mengaku perhatikan reaksi-reaksi dari berbagai masyarakat yang pro dan kontra terhadap pernyataan Jokowi. Menurut dia, banyak masyarakat yang beri sentimen negatif untuk demokrasi atas pernyataan itu.

Dia mengatakan demikian karena kritik yang diberikan kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi terhadap pernyataan Jokowi.

"Dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," ujarnya.

"Maka sebaiknya, sesuai dengan konstitusi sebagai kepala negara memang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," lanjut Hasto.

Kata dia, kritik itu untuk memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang punya gagasan komitmen kerakyatan keberpihakan pada wong cilik.

"Dan, mampu bertanggungjawab kepada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," ujar Hasto.

Omongan Jokowi yang menyatakan seorang presiden bisa memihak bahkan ikut berkampanye dalam pilpres menuai kritikan. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

Jokowi bilang demikian di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya