TKN Sebut Presiden Jokowi Masih Netral, Tak Deklarasi Dukungan ke Paslon Manapun
- Akun X @jokowi
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum mendeklarasikan dukungan ke pasangan calon (paslon) manapun dalam Pilpres 2024.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua TKN, Meutya Hafid merespons pernyataan Jokowi soal seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye untuk paslon tertentu.
Dalam pernyataannya, Meutya menyebut Jokowi tidak sama sekali mendeklarasikan dukungan ke paslon manapun. Hal itu kembali ditekankan Meutya lantaran dirinya sebagai Ketua Komisi I DPR RI itu hadir dalam acara dimana Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut.
Meutya menyebut, Jokowi awalnya dimintai tanggapan soal menteri yang ikut berkampanye. Dia lantas menyebut bahwa semua pejabat publik dan pejabat politik, termasuk menteri dan presiden memiliki hak untuk ikut berkampanye sepanjang tak menggunakan fasilitas negara.
"Jadi, menurut kami kok kemudian beritanya seolah-olah hanya, mohon maaf, seperti kayak pernyataan deklarasi dukungan oleh presiden. Sesungguhnya tidak demikian," ucap Meutya saat konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024 siang.
Meutya lantas mengungkit jawaban Jokowi saat disinggung apakah akan menggunakan hak untuk menyatakan dukungan ke paslon tertentu. Jokowi pun hanya menjawab 'lihat nanti'.
"Artinya beliau juga tidak menutup kemungkinan, tapi beliau sampai saat ini juga berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral," jelasnya.
Politikus Golkar itu lantas menjelaskan pihaknya menghargai keputusan Jokowi yang masih netral dan belum mengungkap pilihan politiknya pada Pilpres 2024 ini.
"TKN sampai hari ini menghormati putusan Presiden untuk tetap netral, dan kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon," pungkas Meutya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.