Anies Sindir Jokowi soal Boleh Memihak di Pilpres: Sebelumnya Kami Dengar Netral
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Jakarta – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal pernyataan Presiden Jokowi tentang seorang Presiden atau kepala negara boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan presiden atau pilpres asalkan tak gunakan fasilitas milik negara.
Anies meminta masyarakat yang menilainya. Sebab, sebelumnya pernah ada statemen kalau pimpinan negara harus netral.
"Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut. karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Selain itu, Anies meminta kepada para ahli hukum tata negara untuk menilai pernyataan Jokowi tersebut. Termasuk apakah pernyataan Jokowi itu sesuai aturan hukum yang berlaku atau tidak.
Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah
- Istimewa
Anies enggan menjawab apakah pernyataan Jokowi itu melanggar aturan hukum yang ada atau tidak. Anies menyebut biarkan para ahli hukum tata negara yang menjawabnya agar tak terjebak pandangan subjektif masing-masing.
"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita diatur menggunakan hukum jadi kita rujuk pada aturan hukum saja. Nanti setelahnya masyarakat bisa menilai," ujarnya
"Kita minta pada pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Kita lihat aturan hukumnya saja," imbuh Anies.
Meski demikian Anies menegaskan jika pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum. Anies juga meminta agar penyelenggara negara bukan merujuk pada selera bukan merujuk pada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya mungkin menempel pada kelompoknya dalam bernegara.
"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Aturan hukumnya bagaimana. Inikan bukan selera saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," ungkap Anies.
"Negara ini negara hukum. Pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh ya berarti boleh," sambung Anies.
Anies menambahkan gagasan perubahan yang diusung oleh kubu AMIN salah satunya adalah ingin mengembalikan agar negara diatur sesuai dengan aturan hukum yang ada.
"Kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini diatur tidak pakai selera tapi diatur pakai aturan hukum. Tidak diatur oleh kepentingan tapi diatur oleh aturan hukum," urai Anies.
"Jangan sampai jadi negara kekuasaan dimana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," pungkas Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Meski menyatakan dapat memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran.
