PKB Sindir Jokowi Berpihak dan Boleh Kampanye: Itu Tanda Kepanikan

Presiden Jokowi
Sumber :
  • Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta - Omongan Presiden RI Jokowi yang menyatakan boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024 tengah jadi sorotan. Dari kubu yang berseberangan pun beri sindiran Jokowi panik.

Lagi, Jokowi Endorse Paslon Respati-Astrid dengan Blusukan di Proyek Rel Layang Warisan Gibran

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil menyebut ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Jokowi. Dia meyakini keberpihakan Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

"Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," kata Gus Jazil, Rabu, 24 Januari 2024.

Bahlil Turun Gunung Kampanye demi Menangkan Luthfi-Yasin di Jateng

Waketum PKB Jazilul Fawaid dan sejumlah elite DPP PKB.

Photo :
  • istimewa

Dia meminta agar semua pihak bisa saling mengingatkan dan membangun kesadaran terkait pentingnya menyelamatkan demokrasi.

PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN

"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," jelas Gus Jazil.

Pun, dia menduga keberpihakan Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan yang saat ini digenggam.

"Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ujarnya.

Menurut dia, sikap Jokowi mematahkan semangat reformasi yang digaungkan sejak 1998, yakni anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," kata Gus Jazil.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Kata eks Wali Kota Solo itu yang terpenting, dengan tak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya