Mahfud MD Ogah Jadi Boneka Partai Politik
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Semarang – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya bukan boneka partai politik (parpol) yang mendukungnya.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024 malam.
Mulanya, Mahfud mendapat pertanyaan dari seorang warga bernama Bima. Ia bertanya apakah pasangan calon nomor urut 3 hanya tunduk kepada rakyat, kepentingan rakyat, dan konstitusi, serta tidak menjadi boneka parpol pengusung.
Bima menanyakan hal itu kepada Mahfud untuk memastikan keyakinannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.
Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di acara debat Cawapres 2024
- Dok Ganjar
“Apa yang membuat saya yakin pada pasangan Nomor Urut 3 hanya tunduk kepada rakyat, kepentingan rakyat, dan konstitusi serta tidak menjadi boneka partai pengusungnya?” katanya.
Selain menanyakan perihal komitmen pasangan calon nomor urut 3, kepada kepentingan rakyat, warga lain bernama Karjono yang berusia 80 tahun mengeluhkan soal sertifikat tanah.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu mengatakan, masyarakat dapat mengecek rekam jejaknya bahwa selama 24 tahun berkarier dalam pemerintahan tidak pernah menjadi petugas siapa pun. Ia menyatakan, tak pernah melanggar prinsip konstitusi dalam menjalankan tugas di berbagai institusi pemerintahan.
Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
"Dari track record, saya tidak pernah menjadi petugas siapa pun, kecuali sesuai konstitusi dan saya 24 tahun di pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain. Tidak pernah melanggar prinsip konstitusi, tetapi saya menjadi alat konstitusi," ujar Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang Jawa Tengah, dikutip Rabu, 24 Januari 2024.
Di sisi lain, Mahfud berjanji bakal menindaklanjuti persoalan tanah yang belum memiliki sertifikat di RW 3 Kelurahan Kemijen Semarang itu.
Mahfud juga mengatakan dirinya tak pernah menggunakan fasilitas negara, meskipun merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam RI. Dia mengaku selalu menjalankan tugas-tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik dan bisa jadi contoh kepada seluruh pejabat negara.
"Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah melakukan menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin," kata Mahfud.
Mahfud bilang semua tugas tak pernah terhambat meskipun dirinya saat berstatus sebagai cawapres kontestan Pilpres 2024. "Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," lanjut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
