Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Sahroni: Baguslah, Clear Berarti
- DPR RI
Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni merespons pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak yang tengah jadi sorotan. Menurut dia, omongan Jokowi seperti menjawab kebingungan masyarakat selama ini.
Menurut politikus Partai Nasdem itu, selama ini masyarakat dibikin bingung oleh netralitas pejabat publik dalam Pemilu 2024. Sahroni pun mengapresiasi kejujuran Jokowi menyampaikan hal itu.
“Saya mengapresiasi kejujuran presiden dalam mengungkapkan hal ini di mana presiden dan para menteri boleh berpihak dalam Pemilu 2024 ini. Sudah clear berarti ya. Baguslah," kata Sahroni, Rabu, 24 Januari 2024.
Sahroni menyebut selama ini publik dibuat bingung oleh sikap presiden dan para menteri. Sebab, Jokowi sebelumnya menyampaikan sikap netral di 2024.
"Di satu sisi presiden mengatakan akan netral, enggak cawe-cawe, namun di sisi lain tidak bisa pungkiri beliau memperlihatkan kecenderungan keberpihakan,” jelas Sahroni.
Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi hakim konstitusi MK.
- Akun X @jokowi
Pun, dia bilang dengan adanya omongan Jokowi maka publik tidak perlu lagi kebingungan saat para pejabat negara berkampanye.
“Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas. Masyarakat tidak bingung lagi," ujar Sahroni.
Dia menuturkan lebih baik rakyat yang menilai. Ia hanya mengingatkan agar jangan ada pejabat yang bicara berbeda dengan sikap.
"Tapi, soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap. Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus,” kata Sahroni.
Lebih lanjut, dia mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi soal larangan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye. Meski begitu, Sahroni ragu hal itu bisa terlaksana baik di lapangan.
“Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (Jokowi) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau. Tapi ya sudah. Negara ini perlu keterbukaan dan transparansi. Jadi, kita lihat saja,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Kata eks Gubernur DKI itu yang paling penting, adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
