Hasto Bilang Menteri PDIP Siap Mundur dari Kabinet tapi Ingat Pesan Megawati
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan jajaran menteri dari PDIP sudah ada yang menyatakan untuk siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun, keinginan itu ditahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, Megawati tak ingin stabilitas nasional terganggu lantaran menteri-menteri mundur dari pemerintahan saat ini.
"Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kami harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi, meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto, Selasa, 23 Januari 2024.
Dia membandingkan di era Orde Baru jika ada menteri yang mundur maka menyebabkan Soeharto ikut didorong mundur.
"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," jelas Hasto.
Hasto Kristiyanto di Rakerda ke-IV DPD PDIP Sulawesi Tengah
- PDI Perjuangan
Pun, dia menambahkan, PDIP mengutamakan stabilitas nasional di atas segalanya. Maka itu, para menteri dari PDIP diharapkan bekerja maksimal untuk membantu Jokowi.
"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menuturkan, kerja nyata terhadap rakyat tidak boleh terganggu karena adanya sebuah Pemilu 2024.
"Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," ujarnya.
Hasto juga mengingatkan jika menteri itu sudah diangkat sumpahnya untuk bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia.
"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," ujarnya.
Dia berdalih Megawati hanya ingin kepentingan rakyat diutamakan. Kata dia, bukan semata hanya mempertahankan kursi di kabinet.
"(Menteri PDIP) Bukan meminta arahanlah, jadi dalam pengertian siapa tidak kaget saat itu, karena kami sudah biasa bersama, 23 tahun. Tetapi, ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat bangsa dan negara harus diutamakan," tuturnya.
