KSAD Kerahkan Aparat Intelijen untuk Pastikan Prajurit TNI AD Netral dalam Pemilu
- AP Photos
Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menegaskan bahwa prajurit TNI AD memegang teguh komitmen netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak ikut berkampanye.
“Kalau kami di tentara, yang sering sudah saya sampaikan, bahwa kami sudah committed untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Karena kami (kalau) berkampanye pun, ndak ikut pemungutan suara soalnya, jadi netral saja sekalian,” kata Maruli saat konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2024.
Sampai dengan saat ini, kata Maruli, TNI AD belum mendapatkan pengaduan yang jelas buktinya bahwa terdapat prajurit TNI AD berpihak ke kandidat tertentu atau tidak netral dalam Pemilu 2024.
Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
“Tidak ada pengaduan yang miliki bukti dan saksi bahwa TNI ikut serta dalam kampanye ini. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
TNI, katanya, akan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk; bahkan, prajurit yang terbukti tidak netral akan langsung diberi sanksi. “Paling tidak, kalau dia punya jabatan, itu pasti kita segera langsung me-non-job, kita pasti panggil langsung,” ujarnya.
Di samping itu, TNI AD juga senantiasa melakukan evaluasi internal terkait potensi pelanggaran aspek netralitas tersebut.
“Sebetulnya internal kami mengevaluasi, kira-kira ini ada perkembangan ke arah mana. Secara intelijen kami sudah ada, mengarah karena satu sukulah, sudah ngomonglah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspose media, langsung kita lakukan tindakan,” ujarnya.
Ilustrasi prajurit Paskhas TNI AU mengikuti Apel Patroli Skala Besar TNI-Polri di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
KSAD mengatakan pihaknya telah memiliki posko pengaduan jika masyarakat mendapati adanya dugaan prajurit tidak netral.
“Langsung ke Kadispen (kepala dinas penerangan) saja. Di daerah juga sudah ada. Nanti, tolong disosialisasikan juga, ya, para Kapendam (kepala penerangan kodam), Kapenrem (kepala penerangan komando resort militer) supaya menerima aduan-aduan dari semua,” ujar Maruli. (ant)
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
