Tebak-tebakan di Debat, Cak Imin: Level SD-SMP, Jangan-jangan Kita Ijazahnya Palsu Semua
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan dalam debat yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024 malam ini bukanlah ajang untuk tebak-tebakan singkatan. Pasalnya, kalau ada debat membahas tebak-tabakan maka itu selevel Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal itu terjadi ketika debat keempat yang menghadirkan sesi cawapres, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, memasuki babak tanya jawab. Cak Imin saat itu mendapatkan pertanyaan dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal kebijakan pertambangan nikel. Khususnya terkait penggunaan Lithium Ferro Phosphate (LFP) ketimbang nikel untuk bahan baku baterai nantinya.
"Tenang Pak Gibran semua ada etikanya, termasuk kita diskusi bukan tebak-tebakan singkatan, kita levelnya policy dan kebijakan," ujar Cak Imin dalam debat, Minggu 21 Januari 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, itu juga menuturkan soal kebijakan itu harus didahului dengan etika. Dia menyebut pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam.
"Prinsipnya kembali ke etika, sekali lagi etika, etika lingkungan apapun kebijakan kita produksi, tambang, sumber daya alam, apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ujungnya etika lingkungan," kata Cak Imin.
Maka dari itu, Cak Imin kembali menegaskan bahwa debat yang dilakukan bukanlah soal tebak-tebakan singkatan. Bukan forumnya di debat capres-cawapres ini kalau hanya tebak-tebakan tentang singkatan.
"Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, melainkan etika forum policy yang berharga, jangan-jangan kalau tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan kita di sini ijazahnya palsu semua di sini. Kalau tebak-tebakan bukan di sini tempatnya," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
Gugatan Sespri Ketum PBNU Kembali Ditolak, Kubu Cak Imin: Semuanya Kandas
Gugatan yang diajukan Anggota DPR Achmad Ghufron Sirodj soal mengambil alih kantor DPP PKB kandas di majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel.
