Mahfud-Cak Imin Sepakat Sebut Food Estate Gagal, Ungkit Pertanyaan Jokowi di Debat Pilpres 2014
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengutip pertanyaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres 2014 lalu kepada rivalnya saat itu, Prabowo Subianto kepada cawapres Muhaimin Iskandar dalam sesi debat cawapres di debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.
"Pertanyaan gini, Pak Prabowo saat ini kita dihadapkan bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan hutan, laju penggundulan hutan di Indonesia jadi yang tertinggi di dunia. Nah saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Green Peace?" tanya Mahfud ke Cak Imin
Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Merespons pertanyaan itu, Cak Imin mengaku setuju dengan Mahfud bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintahan saat ini terhadap kondisi ekologi di Indonesia. Pemerintah terus melakukan penggundulan hutan salah satunya untuk proyek Food Estate.
"Saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu bahkan menyediakan pangan nasional saja tidak melibatkan petani malah melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, petani dan merusak keanekaragaman hayati kita," ujar Cak Imin.
Menurut Cak Imin, Ia berkomitmen akan melakukan pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Prinsipnya keadilan ekologi nomor satu jangan pernah keadilan ekologi tidak terlaksana.
"Ketiga keadilan iklim, keadilan antar generasi komitmen ini termasuk keadilan agraria sosial tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi sudah ada anggaran punya UU juga banyak, sekali lagi komitmen dan sungguh dan tidak abai pada tugas pemerintah sehingga ketika AMIN dipercaya kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat dan lingkungan bukan investor atau pengusaha," ungkapnya
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
