Debat Cawapres 2024

Cek Fakta: Saat Jadi Gubernur Jateng, Ganjar Bentuk 29 Badan Usaha Milik Petani

Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah membentuk 29 Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Hal itu ia sampaikan dalam Debat Keempat Cawapres Pilpres 2024 yang digelar malam ini, Minggu, 21 Januari.

Selain UU ITE, Pakar Hukum Sebut Mahfud MD Berpotensi Dijerat Pasal Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Cek Fakta:

Dikutip dari situs portal Resmi Jawa Tengah, tahun 2021 lalu, Ganjar Pranowo meresmikan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Wijaya Kusuma Pangan Mandiri.

Mahfud MD Dinilai Bisa Dijerat Pasal Fitnah dan UU ITE, Ini Sebabnya

Keberadaan BUMP yang digagas mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajarannya di Dinas Ketahanan Pangan ini disebut membuahkan hasil. Tak hanya kemudahan memperoleh benih dan pupuk, penghasilan petani pun melonjak.

Dari modal Rp200 juta sudah bisa bertransaksi hampir Rp2 miliar. Sejak didirikan pada 16 Agustus hingga November 2021, sudah ada seribu petani yang dibina.

Garuda AstaCita Nusantara Pede Pengapusan Utang Petani hingga Kenaikan UMP Bakal Dongkrak Ekonomi Rakyat

Petani yang hadir dalam peluncuran BUMP PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri mengatakan, mereka para petani merasa diuntungkan dengan keberadaan BUMP. Sebab, gabah dibeli dengan harga tinggi saat panen raya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan keuntungan yang disampaikan oleh petani dan pengelola BUMP tersebut bukan satu-satunya. Seiring berjalan, petani juga akan mendapat keuntungan jika menjadi pemegang saham.

Namun, untuk data sebanyak 29 BUMP, belum ditemukan secara rinci.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD

Mahfud Md Tegaskan Presidential Threshold yang Dihapus MK Ruang "Open Legal Policy", Apa Itu?

Mahfud Md mengaku bahwa sebelum mengapresiasi putusan MK tentang presidential threshold dia dahulu sempat berpikir ambang batas tidak boleh ditentukan oleh MK.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025