Debat Cawapres 2024

Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Banyak Tambang Ilegal Dibeking Aparat

Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang mendapat beking aparat dan pejabat.

“Mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung (MA),” ujar Mahfud dalam debat cawapres yang digelar KPU di  Jakarta Convention Center (JCC) Minggu, 21 Januari 2024.

“Bahkan KPK mengatakan bahwa pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibekingi oleh aparat-aparat dan pejabat,” sambungnya.

Cek Fakta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih banyak tambang ilegal yang dibekingi petinggi aparat bersenjata. Hal inilah yang membuat banyak tambang ilegal masih beroperasi walaupun tak memiliki izin dan tak membayar pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Laode Muhammad Syarif saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada Rabu, 5 Desember 2018 silam.

"Kalau ada yang tidak clean and clear tapi masih bisa beroperasi itu pasti ada bekingnya," kata Laode dikutip dari Tempo.

Isi Garasi Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto, Sepedanya Mahal Banget

Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Laode mengatakan tambang yang dibekingi aparat dapat diidentifikasi dengan mudah. Dia mengatakan bila ada tambang yang tak berizin, namun masih bisa beroperasi maka patut diduga tambang tersebut dibekingi aparat.

Terpilih Jadi Ketua KPK, Setyo Budiyanto Punya Harta Rp 9,6 Miliar

Menurutnya, berdasarkan penelitian KPK, tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di pulau Kalimantan dan Sumatera. Belakangan tambang ilegal itu juga muncul di Sulawesi, khususnya tambang nikel. Selain itu, tambang ilegal dengan beking aparat juga ada di Pulau Halmahera, Maluku dan Papua.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024