Kaesang Nilai Mahfud Tak Perlu Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi Sangat Membutuhkan
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menilai Menkopolhukam Mahfud MD tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, kendati saat ini sibuk mencalonkan cawapres 2024. Menurut Kaesang, Presiden Jokowi membutuhkan Mahfud dalam pemerintahan.
"Dalam pandangan saya, untuk Prof Mahfud, sebaiknya tidak perlu mengundurkan diri; karena selama ini kinerjanya sangat baik dan Presiden (Joko Widodo) membutuhkannya sebagai Menko Polhukam," kata Kaesang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 21 Januari 2024.
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
Putra presiden Jokowi ini menyampaikan hal tersebut untuk merespons wacana yang beredar bahwa capres dan cawapres pemegang jabatan di pemerintahan sebaiknya mundur agar bisa fokus kampanye Pilpres 2024.
Dengan begitu, kesibukan kampanye para capres-cawapres yang masih menjadi pejabat publik tidak akan mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Selain Mahfud, pejabat publik yang turut menjadi peserta Pilpres 2024 meliputi Mentan Prabowo Subianto sebagai capres, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres nomor urut 1, dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan kakak kandung Kaesang, sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.
Kaesang, yang juga menjabat sebagai wakil ketua pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, ikut memberikan tanggapan terhadap desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah di Kota Surakarta karena sering mengambil cuti untuk kampanye.
Menurut Kaesang, semua penilaian berada di tangan masyarakat terkait kontroversi seputar keterlibatan Gibran yang aktif dalam kampanye Pilpres 2024.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep
- Dok. Istimewa
"Saya rasa kembali lagi ke masyarakat maunya bagaimana, maunya Mas Gibran tetap jadi wali kota untuk nanti, sekarang, atau diminta untuk mundur," kata Kaesang.Â
Diketahui, ketentuan cuti bagi pejabat publik selama masa kampanye Pemilu 2024 sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 21 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
PKS Sebut Putusan MK Hapus Presidential Threshold "Telat" tapi Tetap Diapresiasi
Wakil Ketua Majelis Syura PKS mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat.
