Pemilu RI Terumit di Dunia, Gatot Soroti Kompleksitas yang Mesti Diantisipasi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pemilu di Indonesia punya tantangan yang tak mudah karena dianggap yang terbesar dan terumit di dunia. Tantangan itu terlihat dari aspek waktu, jumlah pemilih, sebaran pemilih yang luas.
Demikian jadi perhatian Staf Khusus Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo. Dia menekankan kerumitan itu karena antara Pemilu Presiden (Pilpres) digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg).
"Dalam satu waktu secara serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota," kata Gatot Prio, dalam keterangannya, Kamis, 18 Januari 2024.
Pun, dia menyebut baik pilpres dan pileg diikuti dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Dengan sebaran pemilih di area negara kepulauan yang luas, demografi beragam, baik dari sisi suku, budaya, tingkat Pendidikan, dan juga kondisi ekonominya.
"Kompleksitas situasi ini jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak, maka berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan kita," ujar Gatot.
Maka itu, menurut dia, kualitas Pemilu 2024 mesti ditingkatkan sehingga triliunan anggaran mampu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat, berlegitimasi kuat, dan inklusif di semua tingkatan.
"Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka pemilunya harus bermartabat. Dan, agar pemilu bermartabat, maka prinsip-prinsip fairness harus jadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan," jelas Gatot.
Lebih lanjut, dia menyampaikan salah satu hal yang bisa mencederai prinsip fairness adalah konflik kepentingan atau conflict of interest. Ia tak menafikan saat ini banyak komponen bangsa yang terlibat dalam tim pemenangan termasuk para pejabat negara yang jadi tim sukses paslon.
"Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara. Apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas," ujarnya.
Meski demikian, ia yakin penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu akan jadi pihak yang netral, dan menjunjung tinggi etika. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.
"Saya berkeyakinan bahwa kedua badan penyelenggara Pemilu tersebut akan selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas seperti yang ditunjukkan pada pemilu-pemilu sebelumnya," jelasnya.
"Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," ujarnya.
Kemudian, Gatot juga menekankan komitmen TNI dan Polri dalam perhelatan setiap Pemilu sudah teruji. Ia bilang komitmen dan kesetiaan TNI-Polri kepada NKRI jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya memiliki keyakinan dan harapan besar bahwa TNI dan Polri dapat dipercaya netralitasnya menjadi garda demokrasi, serta memajukan peradaban Indonesia dengan mengawal Pemilu 2024 secara bermartabat," ujarnya.
Terkait dengan potensi polarisasi dan konflik pasca Pemilu, Prio menyampaikan kepada KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang bisa terjadi. Caranya dengan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif. Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi.
"Untuk ini, perlu pelibatan segenap komponen masyarakat, termasuk media dalam proses mitigasi ini, sehingga rumusan mitigasi tersebut dapat dijalankan di lapangan," ujarnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya berpandangan sama soal pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit di dunia. Bagi dia, pemilu di Tanah Air berbeda dengan India dan Amerika Serikat.
"Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya Pemilu lebih besar, tetapi Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai Pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim, saat rapat konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.
Hasyim mengingatkan seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.