DPR Minta KPU Beri Kepastian Jadwal Pilkada 2024: Mau September atau November?
- vstory
Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, dalam UU Pilkada sebetulnya telah ditentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 yakni pada bulan November 20224, namun pemerintah menginginkan dimajukan pada bulan September 2024. Pihaknya harap KPU dapat memberikan kepastian.
“Jadi ini kan secara UU Pilkada November, tetapi pemerintah pada tahun lalu bahkan di awal tahun lalu meminta supaya dimajukan ke September dengan alasan untuk memenuhi target pelantikan hasil Pilkada serentak. Rasional sih, dan akan diterbitkan Perppu mengenai ini,” kata Junimart, Kamis, 18 Januari 2024.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Dalam perkembangan terakhirnya, ungkap Junimart, hal ini sudah dirapatkan, bahkan sudah di konsinyering dan diputuskan, tinggal ketuk palu saja.
“Dalam pertemuan terakhir itu ternyata masuk ke Baleg. Artinya merevisi UU Pilkada. Kita tidak ada masalah. Nah itu itu sudah selesaikan di Baleg. Sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Nah sekarang kok KPU kembali menyampaikan Pilkada untuk di November,” kata Junimart.
Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, belum adanya revisi UU Pilkada yang baru membuat tidak adanya kepastian dan hal ini tentu merugikan berbagai pihak.
“Saya tanya kemarin, ini maksudnya apa? yang mana kita pegang? Kalau berubah gini terus, artinya tidak ada kepastian. Membuat kepala daerah dan calon kepala daerah bingung sendiri,” kata Junimart.
Untuk itu, Junimart mengimbau, agar KPU dapat memberi kepastian kapan pelaksanaan Pilkada serentak diselenggarakan.
“Maka nanti kita akan minta kepastian dari KPU, KPU maunya bulan berapa? November atau September. Pemerintah maunya bulan berapa? tolong kasih kepastian,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
- DPR RI
Untuk sementara ini, tambah Junimart, Komisi II DPR RI berpegang pada ketetapan yang tercantum pada UU Pilkada yakni bulan September 20204.
“Mengenai jadwal pilkada itu kami tetap pada bulan September sebagaimana sudah diputuskan dalam konsinyering. Dalam rapat-rapat di Komisi II DPR,” imbuhnya.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
