Gubernur Ansar Ahmad Setujui Natuna Anambas Lepas dari Kepri untuk Jadi Provinsi Baru
- Dok. Istimewa
Natuna - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna Anambas lepas dari Kepri dan membentuk provinsi baru.
"Jumat pagi saya akan tanda tangani surat rekomendasi pemekaran Natuna Anambas," kata Ansar di Natuna, Rabu, 17 Januari 2024.
Menurut dia Natuna Anambas layak untuk menjadi provinsi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. "Dengan alasan keamanan dan kedaulatan Natuna sangat memungkinkan untuk dimekarkan," ujar dia.
VIVA Militer: TNI AL tangkap 2 kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Natuna
- Dispen Koarmada I
Menurut dia, dengan adanya perwakilan pemerintah pusat di Natuna membuat Natuna dan Kepulauan Anambas cepat berkembang.
Selain itu, Natuna Anambas juga lebih leluasa untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. "Harus ada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Ansar.
Namun, kata dia, untuk mewujudkannya masyarakat harus bersatu dan bahu membahu. Dengan kekompakan masyarakat, menurutnya, Natuna Anambas bisa menjadi provinsi baru seperti yang terjadi di Papua.
Ia menyebut jika Natuna Anambas menjadi provinsi baru akan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Natuna dan Kepulauan Anambas. Dengan demikian ekonomi akan mengalami peningkatan.
KRI Silas Papare-386 saat menangkap kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di Perairan Natuna beberapa waktu lalu (Foto ilustrasi).
- TNI AL
Ia yakin, jika Natuna Anambas menjadi provinsi pembangunan akan lebih cepat karena wilayah yang dikelola akan terbagikan dengan kabupaten yang baru dimekarkan.
Sementara, warga Natuna Roza mengaku senang mendengarkan kabar tersebut. Menurut dia Natuna harus menjadi provinsi karena wilayah Natuna sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Bayangkan aja Natuna yang sebesar ini dikelola sama kabupaten, pastinya pembangunan akan menjadi lamban," ujarnya. (ant)
Libatkan 3 Gubernur, Menko PMK Bentuk Tim Khusus Tangani Banjir Jakarta-Bekasi
Menko PMK Pratikno membentuk tim khusus untuk menangani banjir besar yang sempat melanda sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, hingga Karawang.
