Dicegat Warga Papua saat Kampanye ke Sorong, Begini Respons Anies
- Ist
Sorong – Capres nomor urut satu Anies Baswedan sempat dicegat oleh salah satu warga Papua ketika melakukan kampanyenya ke wilayah Sorong, Papua Barat. Saat itu ternyata Anies dicegat ditagih agar bersikap adil kepada warga Papua jika terpilih menjadi Presiden RI selanjutnya.
Mulanya warga Papua yang mengaku bernama Michael Ditmau itu mengatakan di wilayah Papua kerap terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menjelaskan bahwa akibat hal itu maka banyak warga Papua yang psikologisnya terganggu.
Pasalnya, warga Papua ingin pemimpin yang bersikap tidak menggunakan kekerasan ketika datang ke Tanah Papua.
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan
- Desak Anies
"Papua itu ada persoalan-persoalan psikologis yang harus di selesaikan, saya orang papua baik-baik," ujar Michael berdasarkan video yang diterima, Rabu 17 Januari 2024.
Dia juga menyinggung soal sikap Prabowo Subianto di Tanah Papua. Michael meminta untuk tidak bicara soal sparatisme di Tanah Papua.
Sebab, Papua saat ini hanya membutuhkan soal keadilan. Maka itu, Micahel pun akan mendukung Anies Baswedan jika nantinya akan bersikap adil untuk warga Papua.
"Persoalan keadilan itu menjadi yang utama kita hidup dengan orang nusantara ini, kita hidup dengan damai. Kita buka temen untuk orang nusantara," kata dia.
Lantas, Anies pun merespons bahwa warga Papua memang mebutuhkan keadilan, kesehatan dan pendidikan karena itu menjadi sebuah kunci.
"Sejak awal kami membawa gagasan perubahan, dan gagasan perubahan itu untuk menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan. Nah ketika kita bertemu dengan tokoh-tokoh Papua di Sorong, maka kita mendengar pembuktian atas ketimpangan itu," ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Sorong, dikutip Rabu 17 Januari 2024.
Dia menyebut para tokoh di Sorong memang menginginkan adanya sebuah rasa keadilan. Maka itu, kata Anies, masyarakat Papua ingin adanya sebuah perubahan.
"Jadi ketika sekarang kami mendapatkan kepercayaan mengikuti kontesasi Pilpres. Maka ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan kerja menangani ketimpangan kerja kemanusiaan yang selama ini ada untuk menggunakan kewenangan dari negara supaya dampaknya lebih besar dan lebih cepat," tuturnnya.
