Nasdem Akui Belum Bersikap soal Pengganti Firli Bahuri: KPK dalam Posisi Terpuruk
- DPR RI
Jakarta - Fraksi Partai Nasdem di DPR belum menentukan sikap terkait pengisian pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Nasdem akan melihat terlebih dulu kondisi KPK.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari alias Tobas. Dia menuturkan kondisi KPK mesti dilihat apakah benar-benar sudah dalam kondisi terpuruk, sehingga harus mencari pengganti Firli lewat panitia seleksi.
"Jadi, sampai saat ini Fraksi Nasdem adalah mempertimbangkan usulan tersebut. Jadi, kami belum menyatakan sikap ya, kenapa? Karena kami tentu melihat bahwa saat ini KPK sedang dalam posisi yang terpuruk," kata Tobas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.
Seorang petugas sedang membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Namun, dia menekankam pergantian pimpinan KPK, melalui pansel merupakan usulan menarik. Apalagi, lanjut dia, mengatakan nama-nama calon pengganti yang tak terpilih saat fit and proper test pada 2019 sudah kedaluwarsa.
"Usulan agar dibentuk pansel untuk pemilihan pimpinan KPK pengganti Pak Firli itu merupakan usul yang menarik untuk dikaji," kata Tobas.
Pun, dia menambahkan, Nasdem menginginkan pengganti Firli jauh lebih baik. Dia berharap, penggantinya jauh lebih baik dari proses seleksi sebelumnya.
"Ketika memang kami membuat fit and proper test, seleksi melalui pansel, terlebih dahulu itu merupakan satu usulan yang sangat patut dipertimbangkan dengan alasan agar kita bisa memperbaiki kembali kualitas pengajuan nama-nama, tapi KPK pengganti dari Pak Firli," ujarnya.
Sementara, Tobas juga belum bisa memastikan DPR sudah menerima surat presiden (Surpres) terkait pengganti Firli Bahuri untuk posisi Ketua KPK atau belum. Sebab, pembukaan sidang rapat paripurna ke-11 DPR RI baru digelar hari ini.
"Ya karena hari ini baru pembukaan masa sidang ya kita belum mengetahui apakah sudah ada surpres atau belum," tuturnya.
Dia menuturkan pihak Nasdem kemungkinan masih akan menunggu terkait dinamika yang terjadi.
"Kalau pun ada, ya masih ada di tingkat pimpinan DPR. Jadi, kami masih akan menunggu hingga besok terkait dengan informasi tersebut," imbuhnya.
