Anies Baswedan: Pengancaman Masuk Pidana, Bukan Masalah Kebebasan Berbicara
- ANTARA/Winda Herman
Ambon - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tindakan pengancaman melalui media sosial masuk ke ranah pidana, bukan berkaitan dengan masalah kebebasan berbicara.
"Ancaman atas keselamatan, maka itu masuknya ranah pidana, bukan lagi ranah soal kebebasan berbicara," katanya di Bandara Patimura, Ambon, Maluku, Senin, 15 Januari 2024.
Hal itu disampaikan Anies saat diminta tanggapannya terkait pelaku pengancaman kepada Anies yang sudah menyerahkan diri kepada polisi.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Saya mengapresiasi sekali Pak Kapolri yang cepat tanggap, tuntas mencari dan menemukan lalu memproses hukum pelaku," katanya.
Anies menjelaskan kebebasan berbicara itu harus dilindungi, dan salah satu cara melindungi kebebasan berbicara dengan tidak membiarkan ada pribadi-pribadi yang mengancam keselamatan.
Dia berharap hal itu perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kebebasan berbicara dijunjung tinggi, tetapi tidak boleh melakukan ancaman atas keselamatan.
"Ini perlu jadi pelajaran, bila terjadi pada anak usia di bawah umur, ya, dibina supaya tidak melakukan kekeliruan yang sama; bila terjadi pada orang dewasa maka hukum orang dewasa berlaku," pesan Anies.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023 menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
