Airlangga Bagi-bagi Beras di Lombok, Ini Respons Bawaslu

Lombok – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto membagi bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram untuk warga di Desa Kuta, Lombok Tengah, Minggu, 14 Januari 2024 kemarin. 

Airlangga meminta penerima bantuan tersebut berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian bansos tersebut. 

Beberapa pihak menuding pembagian bansos tersebut bermuatan politis. Tidak sedikit yang menuduh sebagai upaya meraup dukungan untuk paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Menanggapi itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, Itratip, mengatakan Bawaslu hanya menangani kasus terkait pemilu. Sementara jika Airlangga hadir dalam kapasitas sebagai menteri, sudah dapat dikatakan bukan terkait pemilu. 

"(Airlangga) dalam kapasitasnya sebagai menteri? Bawaslu hanya menangani terkait pemilu," katanya, Senin, 15 Januari 2024.

Meski demikian Bawaslu belum mengetahui konteks kehadiran Airlangga di Lombok. Apalagi saat ini belum ada laporan terkait kehadiran Airlangga yang membagi sembako. 

"Enggak bisa berandai-andai. Maaf, saya harus tahu persis konteksnya. Tidak bisa dinilai hanya dari berita," ujarnya. 

Senada dengannya, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi juga melihat sejauh ini kehadiran Airlangga sebagai menteri dalam acara tersebut. 

"Masalahnya apa? Saya baca beritanya beliau sebagai menteri," ujar dia. 

Dia mengatakan untuk menentukan kehadiran Airlangga sebagai bentuk pelanggaran pemilu, harus dilihat dari kapasitasnya dan statementnya saat hadir membagi bansos. 

"Betul, kapasitas dan statementnya yang kita lihat," ujar dia. 

Sebagai informasi, pemberian bantuan tersebut hingga Juni 2024 mendatang. Program tersebut dimaksudkan untuk menjaga inflasi. 

Penyaluran beras di awal tahun ini sebagai lanjutkan tahap pertama yang telah disalurkan sejak September hingga Desember 2023. Kemudian dilanjutkan pada Januari 22024.

Penerima bantuan tersebut mencapai 22 juta orang yang telah terdata sebagai penerima bantuan. Masing-masing warga menerima 10 kilogram beras setiap bulan hingga Juni nanti. 

Menko Airlangga Bilang QRIS dan E-Toll Tak Dikenai PPN 12 Persen

Menko Perekonomian memastikan tak ada penambahan dalam PPN 12 persen untuk QRIS dan E-Toll.

VIVA.co.id

22 Desember 2024