Pemakzulan Jokowi Muncul dari Pendukung Paslon yang Bakal Kalah, Begini Respons PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VIVA/Cahyo Edi

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespons soal isu pemakzulan presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal kalah di pilpres 2024 mendatang. 

Hasto beranggapan bahwa hukum di Indonesia telah dimanipulasi. Padahal, kata dia, hukum menjadi pijakan bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Ya sebenarnya kita turun ke bawah saja. Itu adalah suatu instrumen yang muncul untuk dipahami oleh seorang pemimpin mengapa muncul gerakan mahasiswa ini sebagai antitesa atas berbagai intimidasi dan juga praktek-praktek manipulasi hukum melalui MK," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Photo :
  • Istimewa

Hasto juga mengungkit pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa pemimpin harus mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan partai politiknya. Maka itu, kata dia, hukum menjadi salah satu pijakan bangsa.

"Maka dalam ulang tahun Ibu Mega mengingatkan bahwa pemimpin itu mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan parpolnya, kemudian status sosial rakyat, semua diperlakukan sama. Jadi terjadi aksi dan reaksi. Maka sebaiknya bagi penguasa ini dijadikan instrumen atau kritik saja," kata Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menyoroti munculnya gerakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Dorongan pemakzulan itu disebutnya muncul dari rasa frustasi pihak yang menyadari bakal kalah dalam Pilpres 2024 namun tidak mampu berpikir jernih.

"Gerakan pemakzulan ini sebenarnya sepaket dengan Gerakan dalam rangka mendelegitimasi Pemilu 2024. Ini sebenarnya sederhana saja. Orang-orang yang sudah frustasi, diambang kekalahan, sudah buntu, dan sudah enggak tahu lagi mau ngapain, biasanya sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang ekstrem," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Januari 2024.

Menurut Hasan, gerakan pemakzulan Jokowi ini mengonfirmasi bahwa pihak yang akan kalah menyadari peluang mereka sangat kecil untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Meskipun mereka tiap sebentar menyatakan enggak percaya sama hasil survei yang saat ini beredar, tapi jauh di dalam lubuk hati mereka tahu persis keadaan yang sebenarnya tidak berbeda jauh dari hasil-hasil survei itu. Artinya peluang menang mereka, mau itu satu atau dua putaran, sangat kecil," kata Hasan.

Soal Dukungan Jokowi ke Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng, Begini Analisa Pengamat

Hasan mengaku tidak kaget dengan adanya gerakan itu. Founder Cyrus Network itu sudah memprediksi munculnya gerakan tersebut di akhir Desember 2023.

"Tanggal 29 Desember lalu saya sudah katakan di channel YouTube saya bahwa Januari ini akan ada orang-orang yang seolah-olah independen, menyuarakan dua hal ini (pemakzulan dan delegitimasi Pemilu). Mereka seolah-olah non partisan tapi aslinya bagian dari pemenangan atau pendukung garis keras capres tertentu," kata Hasan.

Megawati Bakal Nyoblos Pilkada 2024 Bareng Keluarga di Kebagusan Jaksel

Presiden Jokowi di Kabupaten, Serang, Banten.

Photo :
  • Akun X @jokowi

Hasan menambahkan, prediksinya tersebut hari ini sudah terbukti di mana beberapa hari lalu ada orang-orang yang merasa tokoh mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD dan bicara pemakzulan.

Elite PDIP Tantang Prabowo Teken Perppu Perampasan Aset: Kalau Memang Urgent Turunkan Aja

"Dari nama-nama yang ditampilkan oleh media, kita tahu sebagian besar mereka adalah pendukung capres tertentu, sebut saja capres sebelah kiri. Lalu hari ini ada dosen, pegawai negeri, profesor yang juga sekaligus konsultan politik pendukung capres tertentu, sebut saja capres sebelah kanan, juga bicara soal pemakzulan. Katanya pemilu ini lebih berintegritas kalau enggak ada Pak Jokowi," kata Hasan.

Jubir PDIP Chico Hakim

Keponakan Megawati jadi Tersangka Judi Online, Begini Reaksi PDIP

PDIP merespons terkait Alwin Jabarti Kiemas yang jadi tersangka kasus judi online melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024