Cak Imin Mau Hentikan Food Estate, Nusron Ingatkan agar Tak Terlalu Mudah Berjanji

Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyayangkan ada rencana dihentikannya program food estate oleh calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jika menang pada Pemilu 2024.

Menurut dia, ambisi mendapat kekuasaan seharusnya tidak perlu menghentikan program strategis jangka panjang seperti food estate.

“Banyak anomali pemikiran, sikap, dan tindakan beliau sejak mencalonkan diri jadi Wapres. Mungkin karena kebelet ambisi sehingga banyak hal yang disampaikan tidak rasional, dan tidak konsisten,” kata Nusron di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2024.

Padahal, kata dia, food estate sangat diperlukan karena Indonesia menghadapi krisis pangan. Apalagi, lanjut Nusron, jumlah penduduk akan bertambah terus hampir 3 juta per tahun. Sementara lahan pertanian kita terus berkurang. 

“Semua rakyat kita butuh makan, ini soal hidup mati. Makanya, Presiden Jokowi mencetuskan program food estate ini. Tidak ada pilihan lain, karena kita harus swasembada pangan,” ujarnya.

Menurut dia, food estate ini sifatnya strategis sehingga tidak bisa dinilai dalam jangka waktu pendek. Food Estate itu membuka lahan baru yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan untuk tanaman pangan. 

“Ini tidak sebentar, butuh bertahun-tahun agar tanah ini berubah jadi produktif. Jadi program ini tidak instan. Jangka pendek memang mungkin belum bagus, apalagi kemarin kita sempat dijeda oleh COVID-19. Tapi jangka panjangnya kita harus optimis ini akan optimum dan bagus. Para petani yang mau menggarap juga kan dapat keuntungan,” katanya.

Maka dari itu, ia mengingatkan kepada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak begitu mudah menjanjikan untuk menghentikan program pemerintahan yang sedang berjalan.

“Menghentikan program yang berjalan itu berarti memangkrakkan. Artinya, akan menimbulkan pemborosan dan kerugian karena uang rakyat sudah keluar. Yang paling baik tentu melanjutkan dan menyempurnakan. Tapi kalau mau menawarkan perubahan sah-sah saja,” ujarnya.

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

VIVA.co.id

3 Januari 2025