Anas Ramal Pilpres 2024 Bisa 2 Putaran: PKN akan Tentukan Mana yang Terbaik
- VIVA.co.id/Maha Liarosh
Bali – Sebulan jelang pemungutan suara 14 Februari 2024, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) fokus menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk Pemilu Legislatif (Pileg). Sebagai partai baru, PKN punya target mengoptimalkan Pileg 2024.
Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya membidik Pileg karena sebagai partai baru sadar diri tak bisa mengusung di Pilpres 2024.
"Jadi, fokus agar calon-calon anggota legislatif di semua level betul-betul bekerja yang terbaik. Tidak terganggu urusan lain termasuk Pilpres," kata Anas dalam acara Simakrama Nusantara PKN di Bali, Minggu, 14 Januari 2024.
Namun, dia menekankan bagi caleg yang lingkungan politiknya bisa mendayagunakan urusan Pilpres karena untuk mendukung perjuangan politik di dapil demi menambah perolehan suara, pimpinan PKN beri ruang yang terbuka dan bebas. Namun, ia menuturkan paham posisi PKN yang notabene partai baru.
"PKN sebagai partai politik yang baru ikut ke pemilu 2024, tidak bisa menjadi partai pengusung," ujarnya.
Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum
- VIVA.co.id/Maha Liarosh
Lebih lanjut, dia juga memprediksi Pilpres 2024 sangat mungkin akan berlangsung dua putaran. Alasannya, putaran pertama banyak partai yang fokus dengan pileg. Tapi, untuk putaran kedua tak ada lagi urusan dengan Pileg.
"Itulah nanti, pada waktu itu PKN akan menentukan mana yang terbaik. Sekaligus ada kesempatan bagi rakyat dan kader-kader PKN untuk melakukan evaluasi," tutur eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut.
Anas menuturkan, hal yang jadi perhatian PKN untuk menentukan dukungan pasangan capres cawapres bukan hanya melihat sosoknya. Tapi, kata dia, mesti dilihat detailnya dari pikiran, gagasan, dan programnya.
Dia bilang jika benar Pilpres 2024 tembus dua putaran maka PKN kemungkinan akan beri sikap politik dukungannya.
"Biar kan untuk putaran pertama ini kami fokus dulu pileg. Putaran kedua Insha Allah PKN akan menentukan yang terbaik siapa," kata Anas.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
