Mahfud Md: Banyak Mafia Tambang di Indonesia Di-back Up oleh Aparat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md usai menghadiri dialog di kampus Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 13 Januari 2023.
Sumber :
  • VIVA/Supriadi Maud

Makassar - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut bahwa mafia tambang di Indonesia rata-rata mendapatkan perlindungan atau back up dari aparat. Pengusaha tambang dan pejabat kebanyakan berkoalisi untuk memainkan proyek. 

Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng

“Banyak mafia tambang di Indonesia di-back up oleh aparat,” kata Mahfud saat menghadiri bedah gagasan dan visi calon pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 13 Januari 2024. 

Dia menyebut bahwa praktik seperti itu membuat hak masyarakat kecil dirampas. Sebab, banyak tanah masyarakat yang tiba-tiba menjadi lokasi tambang para pejabat dan pengusaha.

Pengamat Politik: Kekalahan PDIP di Pilkada Jateng Pengaruh Prabowo dan Jokowi

Ilustrasi lokasi tambang ilegal

Photo :
  • Antara/Jimmy Ayal

“Contohnya adalah tanah. Tanah adat atau milik masyarakat tiba-tiba beralih kepemilikan. Dan ujung-ujungnya berubah menjadi tambang,” ujar calon wakil presiden nomor urut 3 itu.

Ucapan Selamat Jokowi setelah Khofifah-Emil Menang Versi Quick Count

https://www.youtube.com/watch?v=m0HNmj7RXiY

Mahfud mengaku akan tetap mengkritik persoalan penegakan hukum di Indonesia meski dia berada dalam lingkup pemerintahan sekarang. Selain itu, dia juga mengaku akan makin getol berkoar sebab apa yang dia sampaikan pernah juga disampaikan Presiden Joko Widodo.

“Saya dikritik, kenapa ngomong seperti itu? pPadahal saya berada di pemerintahan sekarang. Saya menjawab, apa yang saya sampaikan adalah seperti yang dikatakan presiden Jokowi,” ujarnya. 

Ilustrasi Pekerja tambang.

Photo :
  • http://goexperience.gonla.com

Mahfud pun menceritakan bahwa pada 5 November sebelum dia dilantik, Jokowi mengumpulkan 4.000 pejabat di Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa banyak pejabat di Indonesia yang korupsi

“Dan itu memang tidak bisa dibantah karena memang kenyataannya seperti itu. Itu pernyataan Pak Jokowi,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya