Ganjar Pranowo Dilaporkan ke Bawaslu Solo karena Bagi-bagi Voucher Internet saat Kampanye

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia/tangkapan layar.

Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo gara-gara Ganjar diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu saat kampanye di Solo.

Kejagung Blak-blakan Jaksa Jovi di Tapsel Lakukan 2 Pelanggaran, Apa Saja?

Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi Indrawiyana mengatakan mengaku menemukan dugaan indikasi pelanggaran saat Ganjar membagikan voucher internet gtatis di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu, 24 Desember 2024.

Berdasarkan video yang diterima, Ganjar bersama dengan relawannya membagikan voucher internet gratis kepada warga yang sedang berolahraga.

KPAI Sebut Anak-anak Rentan Jadi Objek Politik Selama Tahapan Pilkada 2024

ilustrasi Bawaslu sosialisasi tolak politik uang

Photo :
  • ANTARA FOTO/Agus Bebeng

"Kita telah melaporkan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu capres, yaitu Pak Ganjar Pranowo ke Bawaslu (Solo)," kata Indra dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 13 Januari 2024.

Bahlil Turun Gunung Kampanye demi Menangkan Luthfi-Yasin di Jateng

Pembagian hadiah atau insentif selama kampanye, berdasarkan perspektif hukum pemilu, katanya, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk politik uang, terutama jika disertai dengan ajakan memilih calon tertentu.

"Di situ ada juga ajakan untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Kan itu tidak boleh. Itu melanggar pidana pemilu," katanya.

Laporan itu bukan hanya menyoroti potensi pelanggaran hukum melainkan soal etika dalam kampanye. Sikap para relawan Ganjar soal pembagian voucher merupakan bagian dari niat capres 03 untuk meratakan akses internet gratis di Indonesia menambah kompleksitas kasus ini.

Ilustrasi Pemilu.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Kejadian ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga batas etis dalam kampanye. Setiap tindakan oleh calon presiden, terlepas dari niat baiknya, harus mematuhi aturan kampanye untuk menjaga integritas pemilu," kata Indra.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya