Mahasiswa di Jawa Timur Kecam Kampanye Hitam dan Provokasi di Pemilu 2024
- Dok. Istimewa
Jawa Timur – Ramainya aksi mahasiswa bagikan selebaran tolak pelanggar HAM dan Politik Dinasti di 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Timur mendapat banyak kecaman dari aktivis mahasiswa Rumah Kebangsaan Jawa Timur.
Aliansi yang tergabung Rumah Kebangsaan Jawa Timur tersebut menilai tindakan yang dilakukan mahasiswa dengan membagikan selebaran merupakan kampanye hitam yang dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Sekjen Rumah Kebangsaan Firdaus Suudi menyebut, selaras dengan komitmen nilai kebangsaan, sebagai mahasiswa intelektual harus melawan semua praktik kampanye hitam dan provokasi. Sebab, kampanye hitam dan provokasi akan merusak hakikat demokrasi.
“Sebagai mahasiswa yang kritis, kami aktifis rumah kebangsaan bersepakat tolak sekaligus melawan semua bentuk narasi kampanye hitam yang menggaggu stabilitas politik nasional, karena kami yakin perbuatan tersebut akan memancing polarisasi di akar rumput, memecah belah, saling mengadu dan menyesatkan satu dengan yang lain,”ujarnya dalam keterangan yang diterima Jumat 12 Desember 2024.
Sejumlah aktivis yang tergabung di Rumah Kebangsaan tersebut menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai, jujur, sehingga melahirkan pemimpin yang bisa membawa indonesia ke jalan yang lebih baik.
“Maka dengan ini sekali lagi kami tegaskan black campaign inilah yang harus di amputasi karena sudah pasti disusupi dengan narasi provokatif yang menyasar titik emosional pemilih,” tambahnya.
Aktivis Mahasiswa Rumah Kebangsaan menyampaikan pernyataan sikap untuk Indonesia yang aman dan damai. Pertama, mengecam aksi sekelompok mahasiswa yang menyebarkan berita dan narasi hoax yang masuk kategori kampanye hitam.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI
- Istimewa
Kedua, Mendesak Bawaslu agar menyikapi aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
"Ketiga, menghimbau kepada seluruh komponen mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk tidak menghasut masyarakat dengan bentuk-bentuk kampanye yang dapat mengganggu jalannya demokrasi yang bermartabat," ujarnya
