Istana Buka Suara soal Usulan Pemakzulan Jokowi
- Akun X @jokowi
Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana buka suara soal usulan dilakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, menyampaikan aspirasi tentu merupakan hal yang wajar dalam era demokrasi.
“Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya mimpi-mimpi politik adalah sah-sah saja,” kata Ari pada Jumat, 12 Januari 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan tugas-tugas para staf khusus presiden usai mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
- VIVAnews/Agus Rahmat
Apalagi, kata dia, saat ini tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden Jokowi untuk kepentingan politik elektoral.
“Tetapi, terkait pemakzulan Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam Konstitusi. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Diluar itu adalah tindakan inkonstitusional,” ujarnya.
Menurut dia, terkait tuduhan kecurangan pemilu, klaim itu juga harus diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang sudah diatur dalam UU. Sebab, kata dia, sudah ada Bawaslu sesuai UU.
“Berdasarkan UU, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 2023
- Setpres
Dalam dinamika politik jelang pemilu, Ari menegaskan Presiden Jokowi terus bekerja untuk memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Tentu, lanjut dia, pemerintah bersyukur karena kepercayaan, dukungan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi terus menguat disisa masa akhir jabatannya ini.
“Ini bisa dilihat dari hasil survey dari lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, diatas 75 persen. Dukungan rakyat menjadi ‘energi’ untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya makin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru Tanah Air,” pungkasnya.
Polemik Pilkada Fakfak, KPU dan KPUD Papua Barat Dilaporkan ke DKPP dan Bawaslu
KPU RI dan KPUD Papua Barat, dilaporkan oleh salah satu pasangan calon bupati atau cabup Kabupaten Fakfak, ke Dwean Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Bawaslu.
