Cak Imin Tegaskan PKB Siap Diusut terkait Temuan PPATK soal Aliran Dana ke 21 Parpol
- ANTARA/Irfan Anshori
Blitar - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan siap diusut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana Rp195 miliar yang masuk ke bendahara dari 21 partai politik.
"Kami siap diusut," kata pria yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 itu dengan tegas di sela kegiatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis, 11 Januari 2024.
Muhaimin menyatakan bahwa PPATK selaku yang menemukan hal tersebut harus membuktikan pernyataannya kepada publik dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
- VIVA.co.id/ Andrew Tito
Ia juga meminta polisi untuk tidak tinggal diam terkait dengan temuan PPATK tersebut sehingga semua hal itu menjadi jelas di hadapan publik.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta, Rabu, menyampaikan temuan soal aliran dana kepada bendahara dari 21 partai politik sebanyak 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023.
Nominal dana itu mencapai Rp195 miliar. Bahkan, PPATK juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction bahwa ada 100 orang daftar calon tetap Pemilu 2024 yang terlibat dan menerima dana senilai Rp7,7 triliun dari luar negeri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
