JK Buka Suara soal Jokowi Bertemu 4 Mata dengan Prabowo
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menganggap pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan calon Presiden Prabowo Subianto di sebuah restoran wilayah Jakarta Pusat pada Jumat malam, 5 Januari 2024, tidak perlu dipersoalkan.
Karena, kata JK, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang menjadi calon Presiden nomor urut 2 itu juga merupakan pembantu Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Biasa saja, kan menteri juga. Dia undang menterinya duduk-duduk, silakan saja. Tidak ada soal,” kata JK dikutip pada Kamis, 11 Januari 2024.
Presiden Jokowi makan malam bersama Capres Prabowo Subianto
- Dok Prabowo
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara usai melakukan pertemuan makan malam dengan calon Presiden, Prabowo Subianto di sebuah restoran wilayah Jakarta Pusat pada Jumat malam, 5 Januari 2024.
Selain itu, Jokowi juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu, 6 Januari 2024. Setelah itu, Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Minggu, 7 Januari 2024.
“Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan,” kata Jokowi pada Senin, 8 Januari 2024.
Namun, Jokowi menanggapi adanya dugaan tidak netral karena bertemu dengan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo. Padahal, Prabowo saat ini menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sebagai Menteri Pertahanan.
“Wong ketemu malam hari, ketemu hari libur kan dan makan juga,” ujarnya.
Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo
- Dokumentasi Kemhan
Kata Jokowi, dalam pertemuan dengan Prabowo, Airlangga dan Zulhas itu membahas pemerintahan hingga Pemilu Presiden 2024. Diketahui, Airlangga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian dan Zulhas sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada,” pungkasnya.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
