Megawati: Pencermatan Saya Akhir-Akhir Ini Arah Pemilu Sudah Bergeser
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menengarai ada gejala kegelisahan rakyat akibat intimidasi terutama pada tahun politik.
"Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya pemegang kekuasaan di republik ini. Jadi jangan takut, kalau diintimidasi, dipukul; langsung kamu harus ngomong, jangan takut," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.
"Karena yang memukul kamu, mengintimidasi kamu, ingat, adalah rakyat Indonesia juga sampai pemimpinnya," Megawati menambahkan.
Dia menilai rakyat merupakan sumber kemenangan politik dan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Ia menyitir sebuah peribahasa, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".
Megawati bersyukur ada kekuatan nurani dari masyarakat. Ia mengaku turut merasakan gerakan idealisme dari masyarakat sipil hingga mahasiswa.
"Bahkan saya melihat seorang ibu, namanya Ibu Sinta di Jawa Timur dan Ketua RT di Jawa Tengah, mereka berani menyampaikan sikapnya. Saya lihat, Ketua RT marah-marah tuh, saya langsung ngomong sendiri, 'jiaaahhh' gitu. Karena apa? Dia bilang 'mana surat perintah?' Enggak ada. Terus 'Saya ini Ketua RT, dipilih loh sama warga, jadi kamu mesti lapor loh sama saya'. Jadi mereka yang dateng diem aja gitu, itu hak, kewajiban loh," ujarnya.
"Emangnya rakyat mau kamu pentungin haah, penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no," katanya.
Presiden ke-5 RI ini menegaskan, Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. "Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa, kekuasaan itu berada di tangan rakyat," terang Megawati.
"Jawab kalau ada yang tidak setuju! Itu saya mau kalau enggak sama, itu apa katanya demokrasi, demokratis, mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya, insan pers juga terbukti menjadi benteng demokrasi di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah. Maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas."