Ganjar Siap Hadiri Undangan KPK soal Adu Gagasan Antikorupsi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk adu gagasan komitmen antikorupsi.
"Oh siap, saya senang sekali kalau bisa diundang dan kita akan berdebat soal pemberantasan korupsi," kata Ganjar kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.
Ganjar menyebut dirinya pernah datang ke KPK saat pemilihan calon gubernur (cagub). Ia mengaku ada kandidat yang disodorkan pertanyaan soal konsep pemberantasan korupsi.
"Waktu saya 2013 Cagub saya kira itu untuk pertama kali KPK datang kepada para kandidat. Saya ingat betul pertanyaannya menarik karena ada pasangan 1 ditanyain bagaimana konsep anda tentang pemberantasan korupsi," kata dia.
Ganjar Pranowo di HUT PDI-P ke 51
- VIVA/M Ali Wafa
Namun, Ganjar mengaku tak ditanyakan hal yang sama karena sudah memiliki slogan 'mboten korupsi, mboten ngapusi'. Ia merasa senang jika dapat hadir kembali untuk memenuhi undangan KPK tersebut.
"Kedua juga sama ditanya, pas giliran saya saya ga ditanya, karena slogannya sudah mboten korupsi mboten ngapusi. Sudah kita tinggal tunggu saja," katanya.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan mengundang tiga calon presiden (Capres) ke gedung merah putih KPK. Ketiga capres itu diundang KPK dalam rangka apa?
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa tiga capres itu diundang KPK untuk menghadiri acara penguatan integritas.
"Iya betul (tiga capres). Diundang di acara program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintigritas (Paku integritas)," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 9 Januari 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri
- VIVA/Zendy Pradana
Tiga capres itu diundang KPK pada Rabu 17 Januari 2024 pekan depan. Tiga capres itu yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
"Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen anti korupsi para penyelenggara negara," kata dia.
Ali menegaskan bahwa undangan ketiga capres itu hanya hadir di acara penguatan integritas bukan beradu gagasan.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
