Singgung KPU dan Bawaslu, Megawati: Tolong Kerja yang Benar
- YouTube tvOne
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bekerja dengan benar di tahun politik.
Megawati menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di hadapan para kader saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.
Suasana di sekolah partai PDIP Lenteng jelang acara peringatan HUT PDIP ke-51
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Megawati menegaskan bahwa salah satu asas dalam Pemilu adalah bebas. Ia meminta agar tidak ada penggiringan kepada masyarakat dalam memilih di Pemilu.
"Ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang bener. Saya tu baca di jalan ada baliho, pemilu yang demokratis, dimana ya saya lihat. Jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring loh, tolong ya," ujar Megawati.
Presiden Republik Indonesia ke-5 itu mengatakan zaman orde baru, penyelenggara Pemilu bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Namun berubah menjadi Komisi Pemilihan Umum saat reformasi. Menurut dia, penyelenggara Pemilu lebih kuat saat masih bernama LPU.
"Zaman orde baru kan LPU, menurut saya itu lebih kuat, tapi waktu reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan tapi saya kayak selalu dibully, saya bilang komisi itu sifatnya adhoc kan, bahwa suatu saat bisa dibubarkan, itu berulang kali saya ngomong," tuturnya.Â
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- vivanews/Andry Daud
Sebagai informasi, Peringatan HUT ke-51 PDIP ini mengangkat tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang'. Acara ini dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju serta pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP berhalangan hadir, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
