Jokowi Tunjuk Luhut Koordinasikan Transformasi Sistem Pemerintahan Digital
- Dok. Setkab
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkoordinasi transformasi digital pemerintah. Sebab keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul dilakukan.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024. Sidang Kabinet Paripurna kali ini tentang peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah.
Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas Abdullah, Jokowi meminta untuk melakukan reformasi birokrasi melalui transformasi digital di sisa akhir masa jabatan periode 2024.
Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta
- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
“Menpan RB, saya perlu mengingatkan, kita masih punya waktu sembilan bulan. Jadi, kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul kita lakukan,” kata Jokowi.
Menurut dia, ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan dan berorientasi hanya untuk proyek.
Namun, Jokowi mengingatkan, hal yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua dalam satu portal nasional. Saya pesan sekali lagi, perkuat keamanan digital kita,” katanya.
Suasana gedung tua yang kini dijadikan Mal Pelayanan Publik di Surabaya.
- VIVA.co.id/Nur Faishal
Selanjutnya, Jokowi meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut mendukung percepatan transformasi mell Perum Peruri yang menjadi government tech nasional.
Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan enam harus sudah selesai. Menurutnya, semua harus berkoordinasi dengan Luhut.
“Dan Menkominfo segera transformasi kebijakan government law untuk peringatan kebijakan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinasi oleh Menkomarinves,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan Raih Predikat Informatif Pada Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih predikat Informatif pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP tahun 2024.
