Mahfud Md Sebut Anggaran Pertahanan Tidak Termasuk Rahasia Negara
- Istimewa
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan beberapa rahasia negara yang tak boleh dibocorkan kepada publik.
Mahfud menjelaskan hal itu untuk mengomentari soal pertanyaan debat capres ketiga yang disebut bersifat rahasia dan tak boleh ditanyakan.
Menurut Mahfud, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak menanyakan yang sifatnya rahasia kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat.
Capres No Urut 2 Prabowo Subianto
- Istimewa
"Yang kemarin juga, menurut saya, enggak personal juga, yang Pak Ganjar dan Pak Anies. Kan minta [penjelasan tentang] anggaran [pertahanan]; rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Itu namanya rahasia negara," ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Kemenkopolhukam RI, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Mahfud menegaskan bahwa capres yang ditanya soal anggaran seharusnya menjelaskan sesuai dengan alur pertanyaan agar publik bisa menilai.
"Ya, kalau ditanya gimana itu anggarannya kemarin, kok katanya bekas. Itu bukan rahasia, dijelasin aja: ndak bekas, ya; atau memang dijawab bekas, tapi anggarannya ini. Gitu aja, biar publik tahu," ujarnya.
Anies BaswedanDebat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Ganjar Pranowo dalam Debat Ketiga Pilpres bertanya kepada Prabowo Subianto soal indeks pertahanan Indonesia yang turun.
Menurut Prabowo, data yang dipaparkan Ganjar keliru. "Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya; saya sangat transparan," kata Prabowo.
Namun, Ganjar menegaskan bahwa Prabowo seharusnya bisa menjawab pertanyaan mengapa indeks pertahanan di Indonesia turun. Ganjar pun mempersilakan jika seseorang membantu menjawab.
Prabowo pun menjawab tak bisa menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu saat debat. Namun, dia mengajak Ganjar jika ingin melakukan diskusi soal pertahanan, dan bakal membeberkan seluruh datanya.
DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Ketua Komisi II DPR RI mendorong audit dana hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Menurutnya, itu penting sebagai tata kelola keuangan yang baik.
