Ustaz Adi Hidayat Usul 3 Perubahan Debat Capres-Cawapres

Ustaz Adi Hidayat (UAH)
Sumber :
  • YouTube: Ustaz Adi Hidayat

Jakarta – Ulama kenamaan, Ustaz Adi Hidayat (UAH) memberi usulan soal acara debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait ini beliau menyampaikan 3 masukan.

KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

“Izinkan kami sedikit memberikan urun rembuk bila diperkenankan untuk memberikan masukan dari hasil dan juga perjalanan debat yang berlangsung dari sesi pertama kedua kemudian ketiga ini,” ujar Adi Hidayat dilansir dari YouTube pribadinya Selasa, 9 Januari 2024.

UAH berharap usulan ini dapat meningkatkan proses penyaringan agar masyarakat dapat menilai karakter dan kualitas masing-masing pasangan calon (paslon) baik secara fisikal, intelektual dan spiritual yang termasuk di dalamnya sisi emosional.

Duit KPU Langkat Rp150 Juta untuk Pilkada Dirampok, Polda Sumut Ringkus 2 Pelaku

“Ada kiranya tiga catatan yang kami ingin usulkan sekaligus juga hasil dari pengamatan yang kami lihat dari proses yang telah berlangsung selama tiga kali sesi Debat Capres,” imbuhnya.

Ustaz Adi Hidayat Singgung Dalil Tarif Pendakwah setelah Gus Miftah Viral

Pertama, UAH berharap kedepannya para panelis debat capres-cawapres bisa lebih substansial untuk mengedukasi masyarakat. Menurutnya sifat edukasi ini sangat penting agar masyarakat dapat melihat, menilai dan menentukan pilihan.

“Dalam pokok ini kami usulkan para panelis dalam debat itu bisa mewakili kepentingan masyarakat di daerah, bila ada 38 provinsi (di Indonesia) lalu dibagi 5 saja (sesi debat) maka seharusnya bisa terkumpul 7 sampai 8 orang bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan di setiap daerahnya,” kata UAH.

Sehingga, sambung beliau, kebutuhan masyarakat di tiap-tiap daerah di Indonesia bisa disuarakan dan bisa didengar oleh para paslon agar calon pemimpin Indonesia ini dapat memberikan solusi.

“Ini yang paling dibutuhkan dalam bernegara, yang secara implementatif langsung dirasakan persoalannya, sehingga sifat debat itu berubah menjadi nilai-nilai yang substansial dan sifatnya bisa edukatif sekaligus nuansanya bisa uji publik,” imbuhnya.

Kedua, UAH menyarankan KPU agar memanfaatkan kemampuan 11 panelis yang hadir dalam acara debat tersebut untuk menguji gagasan para paslon. Sehingga mereka tidak hanya ditugaskan mengambil nomor undian.

“Kembalikan konsep walaupun namanya debat, tapi dalam konteks uji publik. Kalau boleh diperkenankan bisa direvisi konsep debat ini, karena sayang ada 11 panelis, pakar di bidangnya tapi hanya ditugaskan mengambil undian dengan nomor, tapi ada sub-tema,” paparnya.

Beliau menyayangkan, keilmuan 11 panelis yang memiliki latar belakang luar biasa tersebut tidak bisa dieksplorasi secara menyeluruh dalam acara debat yang diselenggarakan KPU..

“Ilmunya tidak ter-implementasikan, gagasan-gagasan dalam wujud pertanyaan tidak bisa diujikan pada capres itu dan bisa dilihat oleh publik, itu tidak nampak. Jadi mereka hanya formalitas dateng ambil nomor undian lalu ditampilkan. Lalu kemana sisi intelektualitas mereka, untuk apa dihadirkan. Kalo cuma ambil nomor minta orang lain saja,” sambungnya.

Ketiga, beliau berharap para paslon maupun tim yang berada di belakangnya untuk tampil dewasa dan membangun kedamaian. Sehingga, tidak terjadi pertengkaran dan perpecahan di tengah masyarakat.

Prabowo Subanto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Debat Capres

Photo :
  • Istimewa

“Jika para paslon ini dan tim politik yang ada di belakangnya bisa membangun edukasi yang menampilkan kedamaian. Itu kan lebih nyaman diterimanya, sehingga bisa meredam gejolak,” harapnya.

“Jadi kalau anda mengatakan ‘mari berikan pemilu yang damai dan elegan‘ mari contohkan dari atas, adab digunakan, dalam berdebat semua saling berjabat tangan, tersenyum, sajikan rakyat kerukunan,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya