PAN: Tunda Penyaluran Bansos adalah Sikap Anti Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan desakan menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos, sama saja dengan anti terhadap kepentingan rakyat. Mengingat bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Cara Ajukan Usulan Sebagai Penerima Bansos 2024, Ikuti Langkah-langkahnya!

Bansos menjadi polemik. Seperti kubu pasangan capres-cawapres yakni Ganjar-Mahfud yang menilai program itu sudah dipolitisasi. Termasuk yang memprotes adalah kubu Anies-Cak Imin. 

"Siapapun, termasuk capres dan cawapres yang menolak bansos diberikan kepada rakyat sama dengan capres dan cawapres anti rakyat," kata Viva dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 9 Januari 2024. 

Panduan Lengkap Daftar Bansos 2024 Secara Online dan Cara Cek Penerimanya

Menurut Viva, bansos merupakan program rutin tahunan dari pemerintahan Presiden Jokowi, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekaligus menjadi bantalan sosial di tengah kenaikan harga berbagai bahan pokok.

Dengan demikian, penyaluran bantuan itu menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda, apalagi dihambat dengan alasan pemilu.

"Bansos merupakan hak rakyat yang tak boleh ditunda-tunda, apalagi dihambat dan ditolak. Menunda bansos sama dengan menambah panjang penderitaan rakyat," ujarnya.

Lebih jauh, Viva mengatakan desakan penundaan penyaluran bansos yang diminta oleh TPN Ganjar-Mahfud karena berpotensi dipolitisasi, dinilainya merupakan sesuatu yang keliru. Politisi asal Lamongan Jawa Timur, itu menegaskan bansos merupakan program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, bukan program salah satu pasangan calon tertentu.

“Jangan gara-gara pemilu, rakyat menjadi korban. Biarkan saja pemilu berjalan sesuai jadwal, dan bansos pun disalurkan sesuai jadwal. Itu kan program rutin pemerintah dalam membantu rakyat. Dan, ini kan urusan perut rakyat, masa mau ditunda,” imbuhnya.

Dapat Dana Rp200 Ribu Per Bulan, Simak Cara Mengajukan Bansos untuk Anak Yatim Piatu
Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024