Cak Imin Sebut Jutaan Ojol Bertahun-tahun Dibiarkan Tanpa Kepastian Hukum
- ANTARA
Metro - Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa dompet rakyat terisi atau memiliki sumber pendapatan dan belanja kebutuhan pokok dengan harga murah menjadi tanggung jawab negara guna menyejahterakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat merespons pertanyaan dari seorang pekerja ojek online (ojol) yang mengeluh karena kekurangan pendapatan akibat regulasi yang tidak adil dan kurangnya perhatian pemerintah.
"Ya, benar, pemerintah itu punya tanggung jawab, bahasa sederhananya begini, dompet rakyat terisi, belanja murah, dan punya tabungan," kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam kegiatan Slepet Imin di salah satu kafe di Kota Metro, Lampung, Senin, 8 Januari 2024.
Ilustrasi pengendara ojek online atau ojol Gojek.
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ia setuju bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun regulasi yang menguntungkan para pekerja di bidang transportasi itu.
Menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merasa miris, karena jumlah ojol di Indonesia sudah jutaan, tetapi hak mereka dalam pengelolaan ketenagakerjaan oleh pemerintah belum jelas.
"Ini yang namanya pembiaran. Kalau Amin menang, tidak akan membiarkan ini. Bertahun-tahun ojol dibiarkan. Masih lumayan, tidak sakit jiwanya karena tidak ada kepastian hukum dalam regulasinya," kata dia.
Menyikapi hal itu, pasangan calon Amin akan membenahi akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga ke depan tidak ada lagi yang kesulitan mendapatkan pendapatan. Caranya, yaitu dengan membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya melalui pembukaan industri, kata dia.
Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
"Seperti kalau di pertanian kami punya konsep namanya revolusi agromaritim. Kami benahi dari hulu sampai hilir, dari tanah kepemilikan, sampai produksi, penjualan dan transportasi penjualan," katanya.
Oleh karena itu, menurut Muhaimin, perubahan tata kelola transportasi terkait ojol dan penyedia jasa aplikasi harus dituntaskan oleh pemerintah, sehingga semua pihak sama-sama mendapatkan manfaatnya.
KPU RI pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut tiga.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)
