Prabowo Terus Dicecar Soal Data Kemhan untuk Diumbar ke Publik, Pengamat: Enggak Bisa Sembarangan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Debat ketiga calon presiden (capres) 2024 telah digelar di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tema debat yaitu seputar pertahanan, keamanan, hubungan inetrnasional, globalisasi dan geopolitik.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil ofensif mencecar capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Prabowo Subanto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Debat Capres
- Istimewa
Selama debat, Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo. Keduanya kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.
Selain itu, Anies dan Ganjar sama-sama meminta data Kemenhan diumbar saat debat ketika pernyataan dibantah oleh Prabowo. Kata Prabowo, data tidak bisa disampaikan dalam debat lantaran waktu yang begitu singkat. Namun mereka tetap ingin Prabowo menunjukkan data mana yang salah, sehingga publik bisa mengetahuinya.
Sebenarnya, data Kementerian Pertahanan (Kemhan) boleh diumbar ke publik atau tidak? Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo tidak bisa sembarangan membuka data Kemhan ke publik karena ada data yang bersifat konfidensial.
“Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri,” kata Rezasyah, dikutip dari Antara, Senin, 8 Januari 2024.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan
- YouTube: KPU
Data konfidensial merupakan data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya.
Kata Rezasyah, bahwa data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.
“Betul, enggak bisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum,” ujar dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.
