Prabowo: Utang RI Pruden, Tapi Pertahanan Harus Kuat agar Tidak Diintervensi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto merespons pertanyaan panelis perihal kebijakan yang akan diimplementasikan untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang Indonesia yang terus bertambah.
Menurut Prabowo, utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu yang terendah di dunia dan berada pada kisaran 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Prabowo subianto dan Gibran Rakabuming
- Istimewa
Asal tahu saja, pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11% terhadap PDB.
"Mengenai utang luar negeri Indonesia, sebagai ratio perbandingan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kita salah satu yang terendah di dunia. Jadi, masih berada di sekitar 40 persen, sedangkan banyak negara jauh di atas kita," tegas Prabowo dalam debat capres ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
Dengan fakta tersebut, maka angka utang Indonesia masih termasuk dalam posisi aman, jauh dari batas atas yang digariskan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi, saya kok tidak terlalu khawatir negara kita diintervensi. Soal hutang kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default, saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia. Kita tidak pernah gagal hutang, saya sangat optimis," tegasnya.
Kendati demikian, Prabowo menegaskan Indonesia masih tetap bisa memperkuat posisi tawar bangsa ini, salah satunya dengan manajemen yang pruden, pengelolaan yang baik, serta strategi ekonomi yang tepat seperti hilirisasi.
"Kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya Indonesia tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi," jelasnya.
"Hanya dengan kekuatan, kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya," pungkas Prabowo.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
