Khawatir AS-Tiongkok dan Posisi IKN, Ganjar Pranowo Siapkan Sistem Senjata Super Canggih
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, dalam debat capres menyinggung terkait dengan sistem pertahanan. Dia mengatakan, bahwa harus dilapisi dengan berlapis, sistem pertahanan Indonesia.
Karena menurutnya, sistem pertahanan berlapis harus menjadi benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah kesatuan. Ganjar juga mengatakan, perlu dilakukan penataan gelar pasukan.Â
"Karena IKN menjadi pusat grafitasi baru dan ini bagian dari antisipasi tarung global antara AS dan Tiongkok," kata Ganjar Pranowo, dalam debat, Minggu 7 Januari 2024.
Melihat kondisi tersebut, lanjut Ganjar, adalah dengan mempersiapkan pertahanan yang kuat dan tangguh. Termasuk, teknologi pertahanan yang menurut Ganjar, sudah harus super moderen.
"Untuk itulah pertahanan kita masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom," jelas Ganjar.
Tetapi sistem pertahanan seperti itu bisa dikembangkan, ketika anggaran yang disiapkan oleh negara, juga harus disiapkan. Sebab, lanjut Ganjar, dia khawatir dengan kondisi yang terjadi terkait situasi global tersebut.
"Dan itu bisa dilakukan karena anggaran Kemenhan itu 1-2 persen dari PDB," katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, minimum pertahanan kita bisa tercapai. "Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir tidak akan tercapai," katanya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat peserta pilpres sebanyak lima kali. KPU telah menggelar debat sebanyak dua kali yakni yang pertama pada 12 Desember dan debat kedua pada 22 Desember 2023 lalu.
Hari ini, Minggu, 7 Januari 2024, KPU menggelar debat ketiga yakni debat untuk capres di Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat. Adapun tema debat ketiga yakni Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.
Ketua Komisi 2 DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc
Rifqi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pileg, Pilpres dan Pilkada.
