Prabowo: Ada yang Bicara Tanpa Data, Ambisi Mengebu-gebu, dan Tidak Objektif
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dalam forum debat calon presiden di Jakarta, Minggu malam, 7 Desember 2024, menyentil sebagian kalangan yang kerap mengkritik atau bahkan mencemooh konsep dan pertahanan serta keamanan nasional Indonesia.
"Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya, kan mungkin didorong ambisi menggebu-gebu sehingga tidak objektif," kata Prabowo, tanpa menyebut secara jelas siapa yang dia maksud, dalam pemaparan visi dan misinya pada forum debat calon presiden.
Tetapi, Prabowo menegaskan, dia sebagai Menteri Pertahanan harus berpegang teguh pada doktrin strategi nasional yang semuanya atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dia mengaku siap mempertanggungjawabkan segala kebijakannya karena "saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan kuat kita dihormati dan kita menjaga kepentingan nasional kita".
Anies-Muhaimin Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Kalau menurut ilmu tentang pertahanan yang paling dasar, kata Prabowo, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. "Tanpa kekuatan militer, [menurut] sejarah peradaban manusia mengajarkan, bangsa akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini, akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat, kita harus kuat."
Debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024, dengan topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Evaluasi Komisi II DPR terhadap Kinerja DKPP
Paripurna DPR RI ke-14 menyetujui laporan dari Komisi II DPR RI mengenai evaluasi terhadap kinerja pimpinan DKPP RI
