Viral Satpol PP Dukung Gibran, Istana: Presiden kan Sudah Beri Pernyataan ASN Harus Netral
- Tangkapan layar media sosial
Jakarta - Viral sejumlah Satpol PP di Garut, Jawa Barat, yang dukung calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Pihak Istana pun buka suara.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sudah menyampaikan berkali-kali agar aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri mesti netral pada Pemilu 2024.
“Presiden kan sudah memberikan pernyatan bahwa ASN, TNI, Polri harus netral di pemilu 2024,” kata Ari, Jumat, 5 Januari 2024.
Menurut dia, koridor aturannya sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas. Hal itu termasuk sanksi administrasi, teguran hingga pidana.
“Saya juga dengar ada laporan dari daerah, termasuk yang disampaikan Pj Gubernur sudah ada sanksi mengenai hal itu,” jelas dia.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan tugas-tugas para staf khusus presiden usai mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
- VIVAnews/Agus Rahmat
Maka itu, Ari meminta masyarakat bisa memberikan pengaduan kalau melihat adanya keterlibatan ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2024. Pengaduan itu baik ke Bawaslu dan penyelenggara pemilu terkait netralitas.
“Termasuk di KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada untuk menindaklanjuti laporan yang muncul dari masyarakat secara internal birokrasi. Tapi secara kelembagaaan, kita juga ada Bawaslu," ujar Ari.
"Jadi masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kalau ada tindakan yang tidak netral dari ASN dalam pemilu 2024,” ujarya.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko prihatin adanya video viral Satpol PP di Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka.
“Memang saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 3 Januari 2024.
Moeldoko menceritakan dirinya pernah dihampiri Satpol PP saat beri ceramah di Semarang, Jawa Tengah. Menurut dia, Satpol PP menanyakan nasibnya yang belum terakomodasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Mereka menghadap ke saya Satpol PP itu menyampaikan, pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak. Posisi kami belum jelas,” jelas mantan Panglima TNI ini.
