KPU Sebut Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Terkirim 100 Persen
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku telah merampungkan pengiriman logistik pemilu tahap pertama menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Anggota KPU Divisi Logistik, Yulianto Sudrajat, mengatakan logistik pemilu berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dan tempat pemilihan suara (TPS) ini rampung 100 persen pada 4 Januari 2024.
"Produksinya sudah memenuhi semuanya, yaitu sebesar 100 persen, kemudian pengiriman juga sudah terpenuhi 100 persen, dan kemudian penerimaan di gudang KPU Kabupaten Kota juga sudah 100 persen terpenuhi," kata Yulianto dalam keterangannya diterima Sabtu 6 Januari 2023.
Yulianto menjelaskan, logistik pemilu tahap pertama yang seluruhnya telah terdistribusi ini meliputi kotak suara, tinta dan segel. "Artinya untuk logistik tahap 1 yang terdiri beberapa item yang saya sampaikan tersebut di atas, sudah 100 persen terpenuhi dan sudah 100 persen terkirim," kata dia.
Pekerja mengangkut kotak suara berisi logistik pemilu 2019 yang akan didistribusikan di Gudang KPU Badung, Bali
- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Sementara itu, logistik pemilu tahap kedua yang dikhususkan untuk daftar calon tetap (DCT), produksinya sudah mencapai 85 persen hingga 4 Januari 2024 pukul 22.00 WIB.
Adapun untuk pengirimannya, kata dia, sudah mencapai 55 persen dan sudah 30 persen di antaranya telah sampai di seluruh gudang-gudang KPU di Kabupaten Kota.
"Proses produksi pengiriman dan penerimaan logistik pemilu tahun 2024 tahap dua dijadwalkan paling lambat tanggal 15 Januari 2023 itu sudah sampai di seluruh kabupaten kota,” ujarnya.
Yulianto memastikan, KPU RI menargetkan seluruh logistik pemilu sudah terdistribusi dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan H-1 pelaksanaan pemungutan suara atau 13 Februari 2024.
"Itu timeline yang sudah kami tetapkan dan terus kami pantau dan kami kawal melalui KPU provinsi dan seluruh KPU Kabupaten Kota," ujarnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
