Cak Imin Kritik Pembelian Alutsista, Elite Golkar: Bentuk Inkonsistensi, Rakyat Bisa Nilai
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) melalui utang negara. Kritikan Cak Imin itu jadi perhatian elite partai pendukung pemerintahan Jokowi.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid merespons kritikan Cak Imin. Bagi dia, omongan Cak Imin itu bentuk inkonsistensi. Ia menyinggung posisi Cak Imin yang saat ini merupakan cawapres dari Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Menurut Muetya, Cak Imin punya jalan politik menuju Pilpres 2024 yang mengusung ide perubahan.
"Mungkin ini salah satu bentuk inkonsistensi Cak Imin sejak pilpres, setelah inkonsistensi terhadap IKN. Mungkin ini adalah jalan politik yang harus ditempuh Cak Imin setelah mengusung perubahan di Pilpres 2024. Masyarakat bisa menilai sendiri," kata Meutya kepada wartawan, Kamis, 4 Januari 2024.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid
Dia meyakini mestinya Cak Imin paham kalau pembelian alutsista dengan utang itu merupakan hal yang lumrah. Pun, ia menyinggung demikian karena rekam jejak Cak Imin yang merupakan ketua umum partai politik hingga pernah jabat menteri.
"Saya yakin Cak Imin paham. Cak Imin menjabat ketum partai saja hampir 10 tahun. Beliau juga anggota DPR sejak tahun 1999, pernah pimpinan DPR, pernah menteri pula. Jadi, saya yakin beliau paham, apalagi Cak Imin juga adalah anggota Komisi I yang membidangi luar negeri-geopolitik dan pertahanan termasuk ikut memberi persetujuan terhadap postur anggaran pertahanan," imbuhnya.
Meutya menyebut kritikan Cak Imin itu ditujukan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sejatinya saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan.
"Saya menilai pernyataan beliau bukan karena tidak paham. Namun, memiliki intensi lain terhadap Menhan yang saat ini menjadi calon presiden. Cak Imin tahu persis kita membutuhkan alutsista," kata Meutya.
Sebelumnya, Cak Imin mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alutsista ketika dalam kondisi tak urgent. Wakil Ketua DPR itu menyampaikan demikian saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Januari 2024.
Dia heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.
“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Imin menyinggung ratusan triliun anggaran negara untuk membayar utang. Sebagian utang pemerintah untuk membeli alutsista.
“Kita punya uang setahun itu Rp3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” ujarnya.
Peran Politisi Golkar Misbakhun Dorong Reformasi Sektor Keuangan Berbuah Penghargaan
Ketua Komisi XI DPR RI, yang juga politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mendapatkan penghargaan bergengsi. Itu sebagai ganjaran mendorong memajukan sektor keuangan.
