Kata Moeldoko soal Video Diduga Satpol PP Dukung Gibran
- Istimewa
Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko prihatin melihat video viral diduga Satpol PP di Garut, Jawa Barat, yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
“Memang saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 3 Januari 2024.
Kemudian, Moeldoko mengaku pernah dihampiri Satpol PP saat memberikan ceramah di Semarang, Jawa Tengah. Menurut dia, Satpol PP menanyakan nasibnya yang belum terakomodasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Satpol PP Garut diduga dukung Cawapres Gibran
- Tangkapan layar media sosial
“Saya di suatu tempat pada saat ngasih ceramah, apa itu di Semarang kalau enggak salah, mereka menghadap ke saya Satpol PP itu menyampaikan, pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak. Posisi kami belum jelas,” jelas mantan Panglima TNI ini.
Jadi, Moeldoko mengatakan bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Bahkan, kata dia, bisa saja mereka tidak hanya menyampaikan aspirasinya kepada Gibran saja. Sebab, mereka ingin mendapat perlakuan yang adil.
“Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain. Karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Sebenarnya itu poinnya,” ujarnya.
Chief of Staff of the Indonesian Presidency, Moeldoko
- Press Release
Dengan demikian, Moeldoko menyebut tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan sejumlah orang diduga memakai baju Satpol PP yang menyatakan dukungan kepada Gibran pada Pemilu 2024.
“Kalau menurut saya enggak (ada pelanggaran etik). Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya, waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan kira-kira 2 tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu makanya saya tahu,” ungkapnya.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
