Usai Viral Kampanye Pakai Mobil Pelat Polri, Caleg Demokrat Minta Bawaslu Adil Berikan Sanksi
- VIVA/Sherly
Tangerang - Calon legistlatif DPR RI, sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Zulfikar meminta, agar badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, mampu bersikap adil saat berikan sanksi kepada dirinya.
Dimana, sanksi itu diberikan usai viralnya mobil berpelat dinas Polri yang digunakan saat timnya melakukan kampanye beberapa waktu lalu di kawasan Kabupaten Tangerang.
"Dalam kasus viralnya mobil berpelat dinas Polri itu, saya minta Bawaslu adil dalam memberikan sanksi, dan tidak memberikan sanksi yang memberatkan, karena saat peristiwa terjadi tidak ada unsur kesengajaan. Ditambah, saya tidak sama sekali berada di lokasi tersebut. Adapun yang membagikan kalender dekat mobil berpelat polisi tersebut adalah simpatisan serta juga organisasi sayap Partai demokrat AMPD yang membagikan kalender tersebut," katanya di Tangerang, Selasa, 2 Januari 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan
- dpr.go.id
Incumbent DPR RI ini juga menjelaskan, bahwa dirinya telah memberikan klarifikasi secara langsung kepada Bawaslu, bahwa saat peristiwa itu terjadi. Dirinya tidak ada di lokasi tersebut dan dapat dipastikan juga tidak berada dalam kendaraan tersebut, serta tidak juga memerintahkan agar membawa kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut dibawa oleh rekannya yang bukan termasuk dalam tim.
"Saat kejadian tersebut ia sedang berada di wilayah Kecamatan Kresek dan selesai acara sedang makan siang sehingga tidak berada di lokasi tersebut," ujarnya.
Mobil yang digunakan itu pun bukan mobil milik kepolisian, akan tetapi mobil milik pribadi, dan sumber pembeliannya bukan bersumber dari anggaran APBD dan APBN. Sehingga, mobil tersebut juga telah diperiksa oleh pihak Kepolisian.
"Bukan milik kepolisian lalu pelat Polisi yang dipakai juga sdh habis masa berlakunya dan tidak dapat dipakai kembali sehingga pihak kepolisian sudah mengambil langkah menilang pelat tersebut dan dicabut, karena masa berlakunya telah berakhir, sehingga pelat tersebut sudah tidak berlaku," ungkapnya.
DKPP: Persoalan Penyelenggara Pemilu Bukan Kemampuan Teknis tapi Integritas
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan bahwa persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada aspek integritas.
