BKSAP DPR: Dunia Harus Ambil Tindakan Konkret atas Myanmar terkait Etnis Rohingya

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • vivanews/Andry

Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengatakan bahwa dunia, terutama negara-negara ASEAN, harus mengambil tindakan konkret atas masalah di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya.

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

"Tak cukup sekadar mengutuk, tetapi dunia dan ASEAN harus membuat langkah konkret. Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi, dan membekukan paspor dan visa mereka, serta menyeret pelaku genosida di sana ke Mahkamah Internasional untuk diadili," kata Hafisz dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Dalam keterangan yang diunggah melalui situs resmi DPR RI pada Sabtu, Hafisz mengatakan bahwa era kejayaan etnis Rohingya telah berakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari rezim Myanmar yang saat ini berkuasa tak lagi mengurus mereka, bahkan tak segan melakukan pembantaian.

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

Pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur

Photo :
  • VIVA/Dani Randi

Penelantaran ini, kata dia, membuat nasib muslim Rohingya makin tidak jelas karena tak adanya rasa tanggung jawab dari penguasa di sana dan hak dasar manusia yang tak lagi diperoleh.

Profil 5 Dewas KPK Periode 2024-2029, Ada Eks Jenderal Polisi hingga Mertua Komika Kiky Saputri

"Rezim merasa tak ada kewajiban, bahkan bertindak semena-mena, represif, melakukan pembunuhan, dibantai, dan diusir," ujarnya.

Dengan situasi seperti itu, menurut dia, seluruh warga ASEAN harus bertindak lebih jauh untuk menghentikan rezim Myanmar melakukan kekerasan dan genosida terhadap etnis Rohingnya.

Ia menyatakan keprihatinannya akan nasib etnis Rohingya di Myanmar. Oleh sebab itu, dia mengajak negara-negara ASEAN mengambil tindakan nyata terhadap Myanmar agar kekerasan kepada etnis Rohingnya bisa dihentikan.

Gedung ASEAN / Association of Southeast Asian Nations

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

"Kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Junta terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak 1055 dan sempat jaya di Myanmar," ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya