Kaleidoskop 2023: Jalan Lempeng Gibran dan Kaesang menuju Gelanggang Politik Nasional
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Panggung politik nasional sepanjang tahun 2023 tak hanya diramaikan oleh partai politik peserta Pemilu 2024. Posisi dan peran Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan tingkat kepuasan publik atas kinerjanya selama memimpin pemerintahan sejak 2014, juga sangat menentukan arah dan dinamika politik menuju Pemilu.
Bahkan, posisi dan peran anak-anak sang Presiden pun menjadi sangat diperhitungkan sebagai salah satu faktor yang turut menentukan arah politik pesta demokrasi 2024. Meski masih belia, keberadaan mereka tak dapat dikecilkan, apalagi diabaikan.
Sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wali Kota Solo, misalnya, yang semula disebut-sebut akan meramaikan bursa pemilihan kepala daerah (pilkada)—Jawa Tengah atau DKI Jakarta—ternyata malah melompat ke pentas nasional menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi, Menhan Prabowo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
- Istimewa
Adik Gibran, Kaesang Pangarep, awalnya dinilai akan menghindari dunia politik karena dia akan lebih fokus mengurus bisnisnya, termasuk mengelola bisnis keluarga yang dirintis oleh ayah dan abangnya sejak lama. Tetapi sang putra bungsu Jokowi akhirnya masuk juga ke gelanggang politik dan bahkan langsung mencapai posisi puncak.
Anak Jokowi yang perempuan, Kahiyang Ayu, sejauh ini memang tampak menjauhi dunia politik. Tetapi, suaminya Bobby Afif Nasution yang menjabat Wali Kota Medan pasang badan mendukung sang kakak ipar. Statusnya sebagai anggota dan kader partai mesti dia relakan demi melempengkan jalan bagi Gibran.
Sejumlah peristiwa politik yang melibatkan anak-anak dan menantu Jokowi itu tidak terjadi sejak awal tahun melainkan hanya pada paruh akhir 2023. Nyaris tak ada yang memprediksi kejutan-kejutan tersebut, tetapi dinamika politik yang mulai mengeras terutama menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres menyediakan jalan bagi mereka untuk maju dan tampil.
Mereka yang kerap dicibir sebagai anak ingusan dalam politik itu tak hanya unjuk gigi tetapi juga ibarat menantang duel terbuka kepada para politikus senior dan kawakan.
Bagaimana ceritanya mereka bisa tampil di panggung teater politik nasional yang sarat intrik dan tipu muslihat? Simak ulasan kilas baliknya berikut ini.
Kaesang mendadak jadi Ketua Umum PSI
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat Kopdarnas PSI
- VIVA/M Ali Wafa
Pada 23 September, hampir sebulan sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2024, Kaesang Pangarep masuk dan diresmikan sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai itu.
Momen peresmian yang terjadi di Solo itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena Kaesang berbulan-bulan sebelumnya telah diperkenalkan oleh PSI kepada publik sebagai kandidat wali kota Depok, Jawa Barat. Yang mengejutkan adalah dua hari kemudian: Kaesang didaulat sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Kaesang direkrut dan dikader dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk diberi mandat sebagai pemimpin tertinggi sebuah partai politik.
Giring diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina PSI. Kaesang menjadi ketua umum ketiga PSI setelah Giring Ganesha dan Grace Natalie.
Petinggi PSI menepis anggapan umum bahwa penunjukan Kaesang sebagai ketua umum merupakan keputusan mendadak. Isyana Bagoes Oka, kala itu menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PSI, mengklaim bahwa sebelumnya banyak pengurus di daerah yang menginginkan Kaesang menjadi ketua umum.
Setelah menerima mandat sebagai ketua umum PSI, Kaesang tak memungkiri memang ada hak istimewa atau privilege sebagai anak Jokowi sebelum menerima posisi tersebut.
Kaesang mengatakan menerima mandat itu untuk menepis rasa pesimistis dan apatis anak muda terhadap politik; sebaliknya, dia ingin menyebarkan optimisme kepada khalayak milenial dan generasi Z. Dia menilai PSI sebagai partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda.
Dengan alasan itu pula Kaesang mematok target agar PSI lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen pada Pemilu 2024 dan menjadi partai yang memiliki kursi atau wakil di DPR RI.
Gibran diumumkan jadi cawapres pasangan Prabowo
Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Senayan.
- Gerindra Tv
Gibran Rakabuming Raka kali pertama masuk ke gelanggang politik saat dia, setelah diresmikan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Dia terpilih dengan raihan suara meyakinkan sebesar 86,5 persen dan dilantik pada 26 Februari 2021.
Sejumlah capaian dan prestasi Gibran memimpin Solo melambungkan popularitasnya di mata publik nasional. Namun, sampai pertengahan tahun 2023, sebagaimana hasil berbagai survei dan analisis politik, Gibran belum diperhitungkan di kancah politik nasional.
Nama Gibran lebih sering disebut-sebut sebagai tokoh potensial untuk bertarung di pilkada Jawa Tengah atau DKI Jakarta pada 2024. Sejumlah lembaga survei merilis hasil riset mereka bahwa elektabilitas Gibran paling tinggi untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan termasuk dalam lima besar untuk Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah partai politik sudah berancang-ancang mengusung Gibran di Pilkada Jawa Tengah atau DKI Jakarta.
Pada Agustus, ketika nama Gibran mulai disebut-sebut potensial untuk bertarung sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024, sang Wali Kota Solo bahkan secara tegas menepisnya. "Umur belum cukup," katanya, merujuk pada aturan persyaratan usia untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden yang mengharuskan berumur sekurang-kurangnya 40 tahun, sementara usianya waktu itu masih 36 tahun.
Lagi pula, Gibran mengaku belum memiliki cukup pengalaman dalam politik dan pemerintahan. "Ilmunya belum cukup. Saya itu masih banyak belajar baru dua tahun ini," ujarnya, mengingatkan bahwa dia baru dua tahunan menjabat Wali Kota Solo.
Gibran bahkan terang-terangan mengaku tidak percaya dengan hasil survei LSI Denny JA yang menempatkan elektabilitasnya dalam lima besar tokoh potensial calon wakil presiden. "Ya, enggak mungkin, toh; mungkin salah surveinya," ujarnya.
Tetapi, seiring dinamika politik yang kian mengeras dari hari ke hari, nama Gibran kian santer didorong-dorong untuk menjadi calon wakil presiden, dan paling sering disebut akan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Gibran mulai membuka diri atas dorongan-dorongan tersebut meski aturan persyaratan usia masih menjadi ganjalan utamanya.
Jalan bagi Gibran ke panggung nasional terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan atas uji materi Undang-Undang Pemilu tentang persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober. MK memutuskan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun tetapi menambahkan ketentuan baru bahwa orang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden selama punya pengalaman menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.
Enam hari kemudian, 22 Oktober, Prabowo mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya atas usulan Partai Golkar. Gibran tidak bersama Prabowo kala itu. Tetapi, tiga hari berselang, di hadapan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Indonesia Arena, Jakarta, Gibran berpidato, menyatakan menerima usulan dan dukungan Golkar untuk mengusungnya sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo.
"Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon presiden Pak Prabowo. Tenang saja, Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini," kata Gibran.
Pada hari yang sama, diantar para ketua umum partai politik anggota KIM, Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke kantor KPU di Jakarta. Langkah Gibran tak dapat dihentikan lagi.
Bobby Nasution dipecat dari PDIP
Bobby Nasution pimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang dukung Prabowo-Gibran.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Menyusul deklarasi dan pendaftaran Prabowo dan Gibran ke KPU, sang adik ipar, Bobby Afif Nasution, segera mengumumkan sikapnya. Membawa sekelompok pengusaha yang dia beri nama Barisan Pengusaha Pejuang, di Jakarta, 8 November, Bobby secara terbuka mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran.
Seperti halnya Gibran yang berstatus kader PDIP, Bobby menyadari keputusannya bukan tanpa risiko. Apalagi PDIP telah mendeklarasikan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. PDIP pun tidak membiarkan kedua kadernya yang tak menaati keputusan partai itu tanpa sanksi apapun.
Lima hari setelah Bobby mengumumkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, PDIP menerbitkan surat pemberhentian atau pemecatan Bobby sebagai anggota sekaligus kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Bobby tak banyak berkomentar atas pemecatannya tetapi dia menerima saja keputusan PDIP. Dia malahan mengatakan, "Tentunya terima kasih kepada PDIP, karena sampai hari ini juga men-support saya di pemerintahan yang, mudah-mudahan ke depannya, terus men-support untuk kepentingan masyarakat, kepentingan lebih besar, daripada kepentingan masing-masing."
Status Gibran digantung. PDIP tidak secara tegas memberhentikan sang putra mahkota Jokowi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Kabupaten Badung, Bali, 22 November, mengatakan status keanggotaan Bobby niscaya gugur menurut aturan PDIP. Tetapi, untuk Gibran, lain masalahnya.
Gibran, kata Hasto, sudah berstatus sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto yang melewati proses yang kontroversial menurut konstitusi—merujuk pada putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi. Langkah-langkah Gibran, katanya, "menimbulkan persoalan etika serta manipulasi hukum".
Berdasarkan argumentasi itu, menurut Hasto, status Gibran sudah jelas karena derajat konstitusi di atas aturan partai—PDIP. "Ya, konstitusi itu lebih tegas di atas peraturan, di atas segalanya," ujarnya.
Yang pasti, sebagaimana ditegaskan Hasto dalam beberapa kesempatan sebelumnya, PDIP menyatakan "tutup buku" untuk permasalahan Gibran maupun Bobby. Hasto menekankan, PDIP akan fokus pada upaya pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pemilu Presiden 2024.
