Pengiriman Logistik Pemilu Tak Dikawal, PKB Ingatkan KPU Dampaknya Krusial

Ilustrasi penyortiran surat suara.
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan insiden adanya pengiriman logistik Pemilu 2024 yang tidak dilakukan pengawalan bahkan truknya sempat ditinggal. Elite parpol peserta Pemilu 2024 pun menyoroti persoalan tersebut.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mewanti-wanti agar penyelengara pemilu seperti KPU tak menyepelekan hal-hal teknis. Sebab, akibatnya bisa fatal.

"Hal-hal teknis seperti ini harus benar-benar dipastikan berjalan sesuai prosedur," kata Daniel kepada wartawan, Jumat, 29 Desember 2023.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan

Photo :
  • DPR RI

Dia menambahkan, hal kecil seperti itu tentunya bisa berdampak besar. Dia mengingatkan soal penghitungan hasil suara yang menurutnya sangat krusial.

"Kelihatannya kecil tapi bila lalai akan menimbulkan masalah mendasar. Apalagi nanti pengawalan hasil suara harus benar-benar diperhatikan," ujarnya.

Bawaslu sebelumnya menyampaikan pihaknya menerima laporan pengiriman logistik KPU tanpa pengawalan. Selain itu, dalam pengiriman itu tak ada pemandu sama sekali.

"Baru saja ada laporan pengiriman logistik KPU tidak ada pengawalan sama sekali. Hanya satu orang sopir dan truk itu ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU. Ini baru satu laporan lho," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.

Tim Cawalkot Bogor Atang-Annida Dukung Bawaslu Awasi Hoaks Jelang Masa Tenang

Dia menyoroti hal itu karena padahal lokasi tujuan logistik tersebut juga tak jauh dari wilayah DKI Jakarta. Kata Bagja, pihak Bawaslu minta KPU bisa memastikan hal serupa tidak terulang.

Bawaslu: Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi Dibuat di Rumah Jokowi

Bagja juga mengingatkan KPU agar selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Dengan demikian, harapanya agar distribusi seluruh logistik pemilu bisa berjalan aman dan lancar. Kelancaran distribusi itu bisa dilakukan hingga ke pos Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di daerah pelosok.

Janses E Sihaloho, Kuasa Hukum Cabup Kabupaten Fakfak di Bawaslu RI

Polemik Pilkada Fakfak, KPU dan KPUD Papua Barat Dilaporkan ke DKPP dan Bawaslu

KPU RI dan KPUD Papua Barat, dilaporkan oleh salah satu pasangan calon bupati atau cabup Kabupaten Fakfak, ke Dwean Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Bawaslu.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024