Kopdarwil PSI di Lombok yang Dihadiri Kaesang Diprotes, Ada Kader Arogan ke Wartawan

Oknum Caleg Dedi Irawan melontarkan ancaman ke media
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar

Mataram – Acara Kopi Darat Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (Kopdarwil PSI) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat jadi sorotan. Kopdarwil yang dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu diprotes karena wartawan peliput dapat perlakuan tak menyenangkan dari panitia acara.

Sejumlah wartawan yang mau meliput dilarang masuk ke dalam ruangan acara. Bahkan, awak media diancam dengan bahasa verbal menggunakan pengeras suara.

Salah seorang panitia bernama Dedi Irawan yang juga Calon Legislatif (Caleg) daerah pemilihan Gerung, Lombok Barat, meminta awak media segera meninggalkan lokasi karena acara tersebut internal. Namun, omongan Dedi di depan ribuan kader PSI itu meminta awak media keluar ruangan dengan bahasa kasar.

"Yang jelas sudah ada SOP-nya. Silahkan, sebelum kami menggunakan kekerasan itu saja,” kata Dedi.

Dedi kembali menegaskan agar awak media segera meninggalkan ruangan.

"Sekali lagi kami tidak akan segan-segan biar katanya ada SOP. Mohon-mohon, terserah mohon mau dipakai media terserah saya nggak mau tahu. Tanggung jawab saya masalahnya di sini," ujar Dedi.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) disambut kader dan simpasitan pada acara Kopi Darat Wilayah PSI Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Kamis, 28 Desember 2023.

Photo :
  • ANTARA/Nur Imansyah

Dia pun kembali mengulang dan meminta media agar segera beranjak dari ruangan acara.

"Mohon teman-teman media. Mohon dengan segala hormat, mohon dengan segala kemanusiaan, kami tidak mau teman-teman media ada di dalam ruangan ini. Terimakasih,” katanya.

Salah satu wartawan di lokasi, Rahmatul Kautsar dari tvOne Mataram menceritakan kronologis kejadian tersebut. Ia mengatakan sebelumnya bersama rekan-rekannya dari media lain seperti Fitri Rahmawati dari Kompas TV, dan M Awaludin dari Berita Satu TV telah diberitahukan bahwa acara digelar tertutup.

Namun, mereka masih diizinkan mengambil gambar saat Kaesang masuk ke dalam ruangan. Lalu, setelah itu, diminta untuk keluar.

"Kami terima saja, karena memang sudah ada aturannya," jelas Kautsar

Dia menyoroti omongan salah satu panitia yang merupakan caleg asal Lombok melontarkan pernyataan dengan kalimat kasar.

"Tiba-tiba ada salah satu panitia yang diduga merupakan salah satu caleg asal Lombok Barat, mengumumkan untuk kami awak media meninggalkan ruangan dengan cara yang kasar," lanjutnya.

"Dia bilang kalau kami tidak keluar, dia akan pakai kekerasan. Itu terekam dalam video," kata Kautsar.

Adapun tindakan panitia arogan tersebut disorot Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Riadis Sulhi. Ia menilai cara-cara kolot seperti itu tidak seharusnya terjadi.

Sejumlah Kader PSI Batam Pilih Dukung Ansar-Nyanyang di Pilkada Kepri

Dia mengingatkan saat ini sudah era keterbukaan seperti saat ini. Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat.

"Media kan punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat," ujar Riadis.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Bagi dia, jika ada yang melarang maka dinilai tak paham arti keterbukaan informasi. Menurut dia, jika memang acaranya digelar tertutup, mestinya panitia bisa menyampaikan dengan baik, tanpa harus dengan bahasa feodal seperti itu.

"Jika ada yang melarang berarti dia tidak paham arti keterbukaan informasi. Kita menyayangkan caranya begitu, ini  tidak boleh terulang, harus menjadi catatan di intern partai," ujar Riadis.

Diduga Fitnah Mahasiswa soal Pelecehan Seksual, BEM Unram Polisikan Ketua DPRD NTB

Riadis berharap agar PSI sebagai sebuah partai baru yang mengusung visi progresif dan solidaritas, juga bisa beri contoh yang baik dan santun dalam berinteraksi dengan media.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024